Petugas Disdukcapil Kota Bandung merekam KTP elektronik di Kampus Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/12/2018). Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Petugas Disdukcapil Kota Bandung merekam KTP elektronik di Kampus Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/12/2018). Foto: Antara/Raisan Al Farisi

Tiga Hal Penghambat Perekaman KTP-el

Nasional pelayanan e-ktp
Theofilus Ifan Sucipto • 27 Desember 2018 14:07
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengumumkan laporan kerja akhir tahun 2018. Dalam laporan disebutkan persentase perekaman Kartu Tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) dan akta kelahiran cukup tinggi.
 
Pemerintah mampu merekam KTP-el sebanyak 97,58 persen. Perekaman akta kelahiran bahkan mencapai 90,85 persen. Melebihi target yang dicanangkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di dalam RPJMN, perekaman akta kelahiran dipatok 85 persen.
 
Meski tinggi, masih ada tiga kendala yang menyebabkan perekaman kependudukan belum maksimal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Banyak kendala yang dihadapi, pertama yaitu geografis, kedua rendahnya budaya tertib administrasi kependudukan (adminduk), dan ketiga banyak alat yang tidak berfungsi dengan baik," ujar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh saat menyampaikan laporan kerja akhir tahun 2018 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, kemarin.
 
Letak geografis
 
Arif mengatakan letak geografis beberapa daerah di Indonesia seperti Maluku, Papua, dan kawasan perbatasan negara, sulit dijangkau. Hal ini menyulitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merekam data.
 
Tertib adminduk
 
Untuk persoalan tertib adminduk, Arif menjelaskan masih ada masyarakat yang merasa belum perlu merekam data kependudukan. Tapi, mereka kewalahan saat mengurus administrasi yang membutuhkan identitas.
 
"Ketika mau buka rekening di bank atau membuat paspor, baru buru-buru membuat tanda kependudukan," beber Arif.
 
Mesin perekaman
 
Sedangkan masalah ketiga dan terbesar, lanjut Arif, adalah banyaknya mesin perekaman yang rusak.
 
"Banyaknya alat yang tidak berfungsi dengan baik. Dari 6.234 titik layanan di kecamatan, 30 sampai 40 persen di antaranya tidak berfungsi," kata dia.
 
Solusi
 
Agar ketiga persoalan itu tak berlarut, Arif mengatakan Kemendagri akan melakukan upaya jemput bola nasional serentak yang akan berlangsung pada 27 sampai 31 Desember 2018 di 514 kabupaten dan kota.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif