medcom.id, Jakarta: Pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi dinilai bukan menjadi solusi mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Pemprov DKI Jakarta memiliki cara sendiri agar jalanan tidak lagi macet.
"Kalau diatur, sulit. Nanti kita malah berkelahi lagi. Mereka akan bilang 'gue punya duit. Kenapa dilarang-larang?' Biar saja dia beli (kendaraan) banyak-banyak. Tidak apa-apa. Tapi kalau kamu melewati jalan-jalan tertentu, bayar lho. Kamu kan kaya nih," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam Program Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Rabu (28/9/2016).
Menurut Djarot, tahun depan program jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan berlaku efektif. Sekira bulan Oktober ini, proses tendernya akan rampung dan kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan hingga selesai.
"Ini sesuatu yang baru di Indonesia. Tidak ada lagi sistem ganjil dan genap. Kalau kamu memang kaya, ya naik mobil pribadi dong," ucap dia.
Uang hasil pembayaran ERP tersebut, kata Djarot, akan digunakan untuk menambah subsidi kepentingan umum lainnya. Seperti transportasi publik, pendidikan dan kesehatan.
"Membangun Jakarta tidak boleh sepotong-potong. Harus ada keberlangsungan. Semuanya harus utuh. Untuk menuntaskan Jakarta tidak bisa hanya 5 tahun. Jakarta itu sangat terlambat membangun transportasi publik.
Kita berharap sistem transportasi di Jakarta tahun 2022 sudah bagus," tandas Djarot.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta tengah mengebut perbaikan kualitas transportasi, sarana dan prasarananya. Seperti pembangunan sejumlah jalan layang, MRT, LRT dan pelebaran pedestarian.
medcom.id, Jakarta: Pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi dinilai bukan menjadi solusi mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Pemprov DKI Jakarta memiliki cara sendiri agar jalanan tidak lagi macet.
"Kalau diatur, sulit. Nanti kita malah berkelahi lagi. Mereka akan bilang 'gue punya duit. Kenapa dilarang-larang?' Biar saja dia beli (kendaraan) banyak-banyak. Tidak apa-apa. Tapi kalau kamu melewati jalan-jalan tertentu, bayar lho. Kamu kan kaya nih," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam Program
Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Rabu (28/9/2016).
Menurut Djarot, tahun depan program jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan berlaku efektif. Sekira bulan Oktober ini, proses tendernya akan rampung dan kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan hingga selesai.
"Ini sesuatu yang baru di Indonesia. Tidak ada lagi sistem ganjil dan genap. Kalau kamu memang kaya, ya naik mobil pribadi dong," ucap dia.
Uang hasil pembayaran ERP tersebut, kata Djarot, akan digunakan untuk menambah subsidi kepentingan umum lainnya. Seperti transportasi publik, pendidikan dan kesehatan.
"Membangun Jakarta tidak boleh sepotong-potong. Harus ada keberlangsungan. Semuanya harus utuh. Untuk menuntaskan Jakarta tidak bisa hanya 5 tahun. Jakarta itu sangat terlambat membangun transportasi publik.
Kita berharap sistem transportasi di Jakarta tahun 2022 sudah bagus," tandas Djarot.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta tengah mengebut perbaikan kualitas transportasi, sarana dan prasarananya. Seperti pembangunan sejumlah jalan layang, MRT, LRT dan pelebaran pedestarian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
