medcom.id, Jakarta: Bebas Visa yang diberlakukan Indonesia untuk 174 negara dinilai seperti dua sisi koin mata uang. Jika pengamanan lemah, maka kebijakan itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan seperti terorisme, narkoba, dan perdagangan manusia.
Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais menilai pemerintah sudah siap mengaktifkan kebijakan tersebut. Hanafi berpendapat, segala tindak kejahatan yang bisa terjadi sudah menjadi konsekuensi adanya bebas Visa.
"Kalau kaitannya dengan bertambah masalah narkoba, terorisme, sekarang Virus Zika, itu memang konsekuensi bebas Visa. Itu mau tidak mau harus ada penguatan pengecekan, pengawasan, pemantauan harus lebih ketat," kata Hanafi dalam acara Prime Time News Metro TV, Senin (1/2/2016).
Penguatan itu dilakukan di seluruh lokasi yang menjadi jalur lalu lintas keluar masuk orang dari dalam maupun luar negeri. Politikus PAN itu menilai, Direktorat Jenderal Imigrasi harus memiliki kesigapan seandainya lembaga intelijen luar negeri memberikan sinyal kewaspadaan.
"Kalau memang berdasarkan laporan intelijen dari negara asal, mereka (turis) ada kategori kewaspadaan meningkat, bandara, pelabuhan, bongkar muat cargo harus ditingkatkan pengawasannya," jelas Hanafi.
Pengawasan pun tak hanya dilakukan oleh Ditjen Imigrasi saja. "Kementerian Hukum dan HAM, bea cukai, Kementerian Luar Negeri punya sistem kewaspadaan bertingkat agar aparat bersiap juga," ucapnya.
Hanafi juga mengungkapkan, kejahatan-kejahatan tersebut sudah biasa terjadi meski pembebasan visa belum diberlakukan. Kejahatan itu merupakan konsekuensi secara tidak langsung.
Dengan demikian Hanafi menyimpulkan, bukan kebijakan yang harus diubah melainkan penegakan hukum yang harus dipertegas. "Silakan datang ke Indonesia tapi aturan kami tegas sehingga ada yang ingin jadi terorisme, menyebarkan narkoba, atau human trafficking sudah mundur duluan," tandas Hanafi.
medcom.id, Jakarta: Bebas Visa yang diberlakukan Indonesia untuk 174 negara dinilai seperti dua sisi koin mata uang. Jika pengamanan lemah, maka kebijakan itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan seperti terorisme, narkoba, dan perdagangan manusia.
Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais menilai pemerintah sudah siap mengaktifkan kebijakan tersebut. Hanafi berpendapat, segala tindak kejahatan yang bisa terjadi sudah menjadi konsekuensi adanya bebas Visa.
"Kalau kaitannya dengan bertambah masalah narkoba, terorisme, sekarang Virus Zika, itu memang konsekuensi bebas Visa. Itu mau tidak mau harus ada penguatan pengecekan, pengawasan, pemantauan harus lebih ketat," kata Hanafi dalam acara Prime Time News Metro TV, Senin (1/2/2016).
Penguatan itu dilakukan di seluruh lokasi yang menjadi jalur lalu lintas keluar masuk orang dari dalam maupun luar negeri. Politikus PAN itu menilai, Direktorat Jenderal Imigrasi harus memiliki kesigapan seandainya lembaga intelijen luar negeri memberikan sinyal kewaspadaan.
"Kalau memang berdasarkan laporan intelijen dari negara asal, mereka (turis) ada kategori kewaspadaan meningkat, bandara, pelabuhan, bongkar muat cargo harus ditingkatkan pengawasannya," jelas Hanafi.
Pengawasan pun tak hanya dilakukan oleh Ditjen Imigrasi saja. "Kementerian Hukum dan HAM, bea cukai, Kementerian Luar Negeri punya sistem kewaspadaan bertingkat agar aparat bersiap juga," ucapnya.
Hanafi juga mengungkapkan, kejahatan-kejahatan tersebut sudah biasa terjadi meski pembebasan visa belum diberlakukan. Kejahatan itu merupakan konsekuensi secara tidak langsung.
Dengan demikian Hanafi menyimpulkan, bukan kebijakan yang harus diubah melainkan penegakan hukum yang harus dipertegas. "Silakan datang ke Indonesia tapi aturan kami tegas sehingga ada yang ingin jadi terorisme, menyebarkan narkoba, atau
human trafficking sudah mundur duluan," tandas Hanafi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
