KSP Akui Sejumlah Kebijakan Pemerintah Tersendat di Penerapan

Jakarta: Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengakui sejumlah kebijakan yang dibuat pemerintah tak berjalan baik saat penerapan. Akibatnya, implementasi suatu kebijakan menimbulkan masalah baru di lapangan. Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menyebut kebijakan bersifat makro yang dibuat pemerintah secara umum dinilai sudah baik. Namun, kendala dan masalah kerap muncul saat penerapan. "Saya harus akui sering miss di antara atau detail (penerapan kebijakan)," kata Abet dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertemakan Tsunami Kerumunan Lebaran 2021, Minggu, 16 Mei 2021. Contohnya, pencairan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1422 Hijriah/2021 Masehi. Pemerintah sudah mewanti-wanti perusahaan agar tepat waktu menunaikan kewajiban kepada pekerja. Kemudian, pemerintah mengimbau warga membelanjakan THR untuk menggenjot perekonomian. Baca: Posko THR akan Berikan Solusi Terbaik bagi Pengusaha dan Pekerja Namun, pemerintah tak mengantisipasi dampak negatif imbauan pembayaran THR tersebut. Masyarakat pun akhirnya berbondong-bondong belanja ke pusat perbelanjaan. Seharusnya, kata Abet, imbauan tersebut dirinfi dengan sosialisasi belanja daring yang masif. Sehingga, perputaran uang di tengah masyarakat tetap berlangsung tanpa menimbulkan potensi penyebaran covid-19. "Tidak ada kampanye tak berbondong ke pasar, Itu dianggap ada masalah," ungkap dia. Dia menilai hal ini menjadi bahan koreksi pemerintah ke depan. Kebijakan yang dibuat ke depan tak boleh hanya bersifat umum. "Jad semua harus dipandu dari kebijakan besar sampai kecil," sebut dia. Di sisi lain, peran para ahli sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan kebijakan. Sehingga, kebijakan yang dibuat dapat berjalan baik hingga tingkat bawah.