ilustrasi/medcom.id
ilustrasi/medcom.id

Terpopuler Nasional: Suami Bunuh Istri Hingga Ketua DPRD DKI Dilaporkan ke BK

Nur Azizah • 29 September 2021 06:50
Malang: Polresta Malang Kota, Jawa Timur, mengungkap kematian seorang wanita berinisial RDS, 56, di kediamannya, di Jalan Emprit Mas Nomor 10, RT04/RW07, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun. Korban ternyata dibunuh oleh suaminya sendiri. 
 
Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto, mengatakan kasus bermula saat anak korban, BA, mendatangi Polresta Malang Kota pada Minggu, 19 September 2021. Saat itu, BA melaporkan bahwa ibunya, RDS, meninggal dalam kondisi tidak wajar.
 
"Berbekal laporan tersebut, tim Inafis dan Reskrim Polresta Malang Kota melakukan olah TKP untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk melakukan autopsi terhadap jenazah korban, yang saat itu sedang disemayamkan di Yayasan Gotong Royong," katanya, Selasa, 28 September 2021.
 
Keesokan harinya, Senin, 20 September 2021, penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat pukulan benda tumpul dan terindikasi telah terjadi tindak pidana. Hal itu berdasarkan bukti-bukti yang didapat dan keterangan sejumlah saksi.
 
"Dari hasil pengembangan, pada Selasa (21 September 2021), penyidik berhasil mengamankan suami siri korban yang berinisial SL, usia 56 tahun, warga Kecamatan Sukun, Kota Malang," ujarnya.
 
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Priambodo, menyampaikan tersangka membunuh korban pada Jumat, 17 September 2021, sekitar pukul 22.30 WIB, dengan cara memukul bagian kepala korban dengan palu yang sudah disiapkan sebelumnya. 
 
"Pada saat korban sedang mandi, tersangka masuk kemudian memukulkan palu ke kepala korban beberapa kali hingga korban tak bergerak. Pengakuan tersangka memang telah menyiapkan palu tersebut untuk membunuh korban," katanya.
 
Baca berita selengkapnya di sini
 
Berita terkait pembunuhan suami ke istri siri menjadi paling banyak dibaca di Kanal Nasional Medcom.id. Berita lain yang tak kalah menarik perhatian ialah pelaku pesugihan anak harus dikenakan pasal berlapis. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Psikolog forensik Reza Indragiri menilai pelaku pesugihan anak mesti dijerat pasal berlapis. Tujuannya, pelaku kejahatan dapat merasakan efek jera dan menangkal kejadian serupa terjadi di kemudian hari.
 
"Bagi saya, pesugihan tidak cukup dibingkai sebagai peristiwa kekerasan terhadap anak. Jadi lebih baik didefinisikan ke eksploitasi anak," ujar Reza dalam Newsline Metro TV, Selasa, 28 September 2021.
 
Menurutnya, hukuman bagi pelaku pesugihan yang hanya dibingkai sebagai peristiwa kekerasan terhadap anak tidak akan setimpal. Seberat apapun aksinya. Sebab, pelanggar pasal ini hanya bisa dijerat maksimal lima tahun penjara.
 
Baca: KPAI Bakal Investigasi Eksploitasi Bayi Jadi Manusia Silver
 
Reza menegaskan pesugihan sudah masuk ke ranah eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pasalnya, orang tua memanfaatkan anaknya untuk mengambil keuntungan materiel tertentu. 
 
"Bahkan, kalau pesugihan bisa sampai meregang nyawa, bisa dijerat pasal pembunuhan berencana," tutur dia. 
 
Eksploitasi anak telah diatur dalam Pasal 76 I Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut, pelaku eksploitasi dapat dipenjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.
 
Berita yang juga menarik minat pembaca Medcom.id sepanjang kemarin adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
 
Sebanyak tujuh fraksi penolak hak interpelasi Formula E melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ke BK DPRD DKI. Prasetyo dianggap menyelipkan agenda hak interpelasi Formula E dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
 
"Kami menduga ada pelanggaran administrasi terkait undangan Bamus dan pelaksanaan paripurna yang tadi digelar sehingga secara ketentuan BK tempat kita untuk menyampaikan," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco, di depan ruang BK DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 September 2021.
 
Basri menyebut laporannya telah diterima BK PRD DKI. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
?
Dia mengatakan laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kehormatan lembaga DPRD. "Maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan siapa pun (yang) melanggar ketentuan dan aturan main yang ada di DPRD," jelasnya.
 
Sebanyak tujuh fraksi menolak penggunaan hak interpelasi Formula E. Fraksi tersebut terdiri atas Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, Partai Golkar, Partai NasDem, PAN, dan PKB-PPP.
 
Baca: Anies Ogah Menanggapi Paripurna Interpelasi Formula E
 
Sementara itu, Ketua BK Achmad Nawawi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari tujuh fraksi penolak hak interpelasi Formula E. Laporan tersebut akan dipelajari terlebih dulu.
 
"Kami insyaallah akan melakukan tindak lanjut laporan kawan-kawan itu, tapi kita tunggu saja, karena kami BK itu anggotanya merupakan seluruh anggota fraksi, utusan fraksi itu ada semua," terang Nawawi.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif