Rusa timor (Cervus timorensis) beraktivitas di savana Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (5/6/2020). Penutupan pariwisata di masa pandemi covid-19 berdampak pada perilaku satwa. Foto: Antara/Budi Candra Setya
Rusa timor (Cervus timorensis) beraktivitas di savana Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (5/6/2020). Penutupan pariwisata di masa pandemi covid-19 berdampak pada perilaku satwa. Foto: Antara/Budi Candra Setya

Dewan Kehutanan Nasional Perkuat Pengawalan Kebijakan KLHK

Nasional kehutanan
Media Indonesia • 15 Juni 2020 05:43
Jakarta: Dewan Kehutanan Nasional (DKN) akan memperkuat pengawalan atas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penguatan ini dilakukan agar produk kebijakan yang dihasilkan berkualitas.
 
"Kami ingin mendorong pengelolaan sektor kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia menjadi semakin baik," kata Ketua Presidium DKN Bambang Hendroyono, Minggu, 14 Juni 2020.
 
DKN adalah mitra strategis KLHK yang beranggotakan para rimbawan. DKN terbagi menjadi lima kamar, yaitu kamar pemerintah, kamar masyarakat, kamar lembaga swadaya masyarakat (LSM), kamar bisnis, dan kamar akademisi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya berharap DKN dapat berkontribusi memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah, terutama di KLHK," ujar Bambang saat memberi arahannya pada silaturahmi virtual anggota dan pengurus DKN 2020, akhir pekan lalu.
 
Keberadaan DKN dikukuhkan dalam keputusan Menteri LHK Siti Nurbaya. Kinerja DKN diarahkan untuk bekerja selaras dengan arah kebijakan nasional yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
 
Bambang mengatakan keberadaan kamar masyarakat dan kamar LSM akan dioptimalkan. Kedua kamar itu akan bersinergi dengan kamar pemerintah, bisnis, dan akademisi.
 
"DKN harus lebih banyak mendengarkan keinginan masyarakat di tingkat tapak yang kemudian dielaborasi dalam menyusun masukan-masukan untuk perumusan kebijakan pemerintah," kata Sekjen KLHK ini.
 
Penguatan DKN, lanjut dia, akan juga dilakukan melalui Dewan Kehutanan Daerah (DKD) di setiap provinsi. DKN juga akan semakin banyak terlibat pada diskusi-diskusi terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup.
 
Program kerja DKN dipatok tidak terlalu banyak, namun fokus. Memiliki benang merah dengan kebijakan Pemerintah. "Agar bisa menjadi jembatan emas untuk semua pihak," imbuhnya.
 
DKN saat ini tengah fokus pada program-program yang terkait persoalan tata kelola kehutanan, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), percepatan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat termasuk penyelesaian konflik di dalamnya, kontribusi NDC dalam pengendalian perubahan iklim, serta revitalisasi bisnis kehutanan.
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif