Jakarta: Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta perlu dilakukan. Kasus aktif covid-19 (korona) di Ibu Kota tak turun selama beberapa pekan.
"Kita melihat dari kenaikan kasus selama 4 minggu terakhir, utamanya karena sudah merah di kota-kota, DKI Jakarta perlu dilakukan pembatasan yang lebih ketat," kata Wiku dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 12 September 2020.
Dia mengusulkan pembatasan sosial berskala mikro. Cara ini membuat penanganan covid-19 lebih spesifik ke daerah-daerah yang perlu segera diatasi.
"Sehingga penanganan kasus termasuk testing, tracing, dan treatment juga bisa dilakukan target pada daerah-daerah zona merah," tutur dia.
Wiku mengakui keputusan PSBB total di Jakarta memengaruhi aktivitas sosial ekonomi. Sebab, prinsip pembukaan suatu sektor mesti memperhatikan prakondisi, timing, prioritas, koordinasi, dan evaluasi.
Namun, dalam evaluasi diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para ahli. Ini agar penyebaran covid-19 di daerah dengan risiko tinggi bisa segera ditekan.
"Jadi harus kita ambil hikmahnya untuk segera melakukan pengurangan atau pengetatan yang lebih tinggi lagi agar kondisinya bisa terkendali dan semua ini tentunya perlu partisipasi dari masyarakat," tutur dia.
Jakarta: Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan
Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta perlu dilakukan. Kasus aktif covid-19 (
korona) di Ibu Kota tak turun selama beberapa pekan.
"Kita melihat dari kenaikan kasus selama 4 minggu terakhir, utamanya karena sudah merah di kota-kota, DKI Jakarta perlu dilakukan pembatasan yang lebih ketat," kata Wiku dikutip dari
Media Indonesia, Sabtu, 12 September 2020.
Dia mengusulkan pembatasan sosial berskala mikro. Cara ini membuat penanganan covid-19 lebih spesifik ke daerah-daerah yang perlu segera diatasi.
"Sehingga penanganan kasus termasuk
testing,
tracing, dan
treatment juga bisa dilakukan target pada daerah-daerah zona merah," tutur dia.
Wiku mengakui keputusan
PSBB total di Jakarta memengaruhi aktivitas sosial ekonomi. Sebab, prinsip pembukaan suatu sektor mesti memperhatikan prakondisi, timing, prioritas, koordinasi, dan evaluasi.
Namun, dalam evaluasi diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para ahli. Ini agar penyebaran covid-19 di daerah dengan risiko tinggi bisa segera ditekan.
"Jadi harus kita ambil hikmahnya untuk segera melakukan pengurangan atau pengetatan yang lebih tinggi lagi agar kondisinya bisa terkendali dan semua ini tentunya perlu partisipasi dari masyarakat," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)