Jakarta: Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan bangga ditetapkan sebagai tuan rumah World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (WPFSD) ke-3. Sebab, forum ini merupakan upaya perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).
“Kita mengadakan acara ini tidak hanya sekadar forum antar parlemen, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap agenda 2030 yang merupakan kesepakatan dunia,” kata Nurhayati, dikutip Dpr.go.id, Kamis, 8 Agustus 2019.
Politikus Demokrat itu mengungkapkan, tema yang diangkat nanti yaitu Combating Inequality Through Social and Financial Inlclusion. Forum ini akan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Tema ini tepat dibahas pada level parlemen. Sebab, sesuai dengan fungsi parlemen dalam kebijakan legislasi dan anggaran.
“Parliaments is in the heart of SDGs artinya peran parlemen sebagai pembuat legislasi dan pengawasan sangat penting dalam membuat anggaran bahwa harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ditahun 2030,” ungkap dia.
Nurhayati menambahkan, TPB dianggap sebahai salah satu upaya mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh pihak tanpa memandang etnis atau kelompok.
“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 2030 dengan tujuan akhir yaitu no one left behind atau tidak seorang pun yang tertinggal artinya tidak ada diskriminasi. Tidak melihat dari agamanya, etnisnya, tapi semua harus bersama-sama mencapai kesejahteraan dan keamanan serta kedamaian di dunia ini,” ujar dia.
Jakarta: Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan bangga ditetapkan sebagai tuan rumah World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (WPFSD) ke-3. Sebab, forum ini merupakan upaya perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).
“Kita mengadakan acara ini tidak hanya sekadar forum antar parlemen, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap agenda 2030 yang merupakan kesepakatan dunia,” kata Nurhayati, dikutip
Dpr.go.id, Kamis, 8 Agustus 2019.
Politikus Demokrat itu mengungkapkan, tema yang diangkat nanti yaitu Combating Inequality Through Social and Financial Inlclusion. Forum ini akan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Tema ini tepat dibahas pada level parlemen. Sebab, sesuai dengan fungsi parlemen dalam kebijakan legislasi dan anggaran.
“Parliaments is in the heart of SDGs artinya peran parlemen sebagai pembuat legislasi dan pengawasan sangat penting dalam membuat anggaran bahwa harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ditahun 2030,” ungkap dia.
Nurhayati menambahkan, TPB dianggap sebahai salah satu upaya mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh pihak tanpa memandang etnis atau kelompok.
“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 2030 dengan tujuan akhir yaitu no one left behind atau tidak seorang pun yang tertinggal artinya tidak ada diskriminasi. Tidak melihat dari agamanya, etnisnya, tapi semua harus bersama-sama mencapai kesejahteraan dan keamanan serta kedamaian di dunia ini,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
