Pemerintah tetap fokus mencegah karhutla pada 2020. Foto: Dok. Kementerian LHK
Pemerintah tetap fokus mencegah karhutla pada 2020. Foto: Dok. Kementerian LHK

Strategi Pemerintah Cegah Karhutla 2020

Nasional Kebakaran Lahan dan Hutan
Media Indonesia • 07 November 2019 10:25
Jakarta: Pemerintah akan membuat terobosan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2020. Ini sebagai strategi menekan karhutla yang terus berulang setiap tahun.
 
"Pada 2020 pemerintah akan menerapkan strategipencegahan karhutla berbasis desa dengan mengintensifkan upaya pengendalian karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Kamis, 6 November 2019.
 
Siti menerangkan pencegahan berbasis desa ini akan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Desa (Kemendes), dan Kementerian Pertanian (Kementan). Langkah awal yang akan dilakukan adalah mememetakan desa-desa rawan karhutla.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, kata dia, tiga institusi pemerintah itu akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat didorong tidak hanya mengandalkan sawit, tetapi juga mengembangkan penerapan teknologi pembukaaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan mekanisasi pertanian.
 
"Perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur regulasi. Perusahaan juga harus membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian," kata Siti.
 
Anggaran pencegahan karhutla, selain dari dukungan pemerintah pusat melalui APBN, juga akan diperkuat melalui Dana Desa. Tak terkecuali, dana dari pemerintah daerah melalui APBD dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).
 
Catatan Kementerian LHK, Indonesia pernah mengalami beberapa karhutla hebat, di antaranya pada 1994 dengan luas mencapai 5,9 juta hektare (ha). Selanjutnya pada periode 1997-1998 seluas 11,8 juta ha, 2006 (3,8 juta ha), dan 2015 (2,6 juta ha).
 
Siti mengatakan Indonesia berhasil menekan karhutla pada 2016 dengan luas 438,3 ribu hektare dan pada 2017 dengan luas 165,4 ribu hektare melalui sejumlah langkah koreksi. Seperti, penguatan sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin sawit, tata kelola ekosistem gambut, hingga penegakan hukum lingkungan.
 
Namun, karhutla kembali meningkat pada 2018 yang mencapai 510,5 ribu hektare dan 2019 mencapai 857,7 ribu hektare sampai September 2019. "Meski dibandingkan dengan 2015 kebakaran yang terjadi pada 2019 mengalami penurunan sebanyak 67 persen, tapi kita tetap tidak boleh lengah. Karena 99 persen kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh manusia," katanya.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakornas Dalkarhutla 2019 menekankan strategi penanganan karhutla mulai dari pencegahan, penataan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan, pemadaman segera terhadap titik api yang muncul, dan penegakan hukum bagi pelaku Karhutla.

Sejumlah upaya yang telah dilakukan Kementerian LHK menangani karhutla:

1. Patroli terpadu pencegahan karhutla di delapan provinsi rawan karhutla, meliputi Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
 
2. Patroli mandiri dan patroli rutin oleh Manggala Agni dan Brigdalkarhut Taman Nasional/Balai Konservasi Sumber Daya Alama (KSDA) atau Kesatuan Pemangku Hutan (KPH). Patroli bersinergi dengan Tim Operasi Gabungan yang terdiri atas unsur pemda, swasta, dan masyarakat di desa rawan kebakaran.
 
3. Peningkatan upaya deteksi dini melalui kamera thermal CCTV, penggunaan drone, serta monitoring hotspot melalui Web Sipongi KLHK, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Teknologi ini telah tersedia juga dalam bentuk aplikasi android.
 
4. Pemantauan kerawanan karhutla pada areal gambut. Data dapat dimonitor per jam dan dipasang alarm kesiapsiagaan bagi pelaksana lapangan.
 
5. Pengembangan Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut (SiMATAG-0.4m). Sistem ini untuk memantau tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut melalui pengumpulan database pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat.
 
6. Sosialisasi alternatif Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui pemanfaatan sisa pembersihan lahan untuk cuka kayu, kompos, dan briket arang.
 
7. Penegakan hukum atas kasus karhutla. Hingga Oktober 2019 telah dilakukan proses hukum pada 79 perusahaan pemegang konsesi yang terlibat Karhutla. Sepanjang periode 2015-2019, KLHK telah memenangi gugatan hukum lingkungan dengan nilai mencapai lebih dari Rp19 triliun, yang sebagian besar di antaranya berasal dari kasus karhutla.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif