Jakarta: Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menyebut kerusuhan di Papua terjadi akibat pemerintah tak menjalankan komitmennya dengan baik. Pendekatan yang dilakukan kepada warga Papua selama ini pun dinilai tidak tepat.
"Pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua jadi persoalan karena sering kali dihadapi dengan pendekatan keamanan," kata Beka dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network, di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019.
Tak hanya itu, Beka menilai masih banyak dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum selesai. Komnas HAM sudah mendatangi Presiden Joko Widodo untuk memberikan solusi pada kasus pelanggaran HAM berat, termasuk di Wasior, dan Wamena. Namun belum ada tindakan.
Dia juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan di Papua. Menurut dia, warga Papua tidak merespons baik pembangunan itu. Bahkan ada juga warga mempertanyakan tujuan dari pembangunan itu. "Sebenarnya itu buat siapa? masyarakat atau investor? Sehingga perlawanan itu ada."
Beka menyarankan pemerintah menyadari ketidakadilan kepada warga Papua dari semua sisi. Misalnya menghilangkan stigmatisasi, hingga anggapan warga kelas dua.
"Ini menimbulkan penumpukan beban bagi teman-teman Papua," ujar dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/1bVyWoGN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menyebut kerusuhan di Papua terjadi akibat pemerintah tak menjalankan komitmennya dengan baik. Pendekatan yang dilakukan kepada warga Papua selama ini pun dinilai tidak tepat.
"Pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua jadi persoalan karena sering kali dihadapi dengan pendekatan keamanan," kata Beka dalam diskusi
Populi Center dan Smart FM Network, di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019.
Tak hanya itu, Beka menilai masih banyak dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum selesai. Komnas HAM sudah mendatangi Presiden Joko Widodo untuk memberikan solusi pada kasus pelanggaran HAM berat, termasuk di Wasior, dan Wamena. Namun belum ada tindakan.
Dia juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan di Papua. Menurut dia, warga Papua tidak merespons baik pembangunan itu. Bahkan ada juga warga mempertanyakan tujuan dari pembangunan itu. "Sebenarnya itu buat siapa? masyarakat atau investor? Sehingga perlawanan itu ada."
Beka menyarankan pemerintah menyadari ketidakadilan kepada warga Papua dari semua sisi. Misalnya menghilangkan stigmatisasi, hingga anggapan warga kelas dua.
"Ini menimbulkan penumpukan beban bagi teman-teman Papua," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
