Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan. Foto Medcom.id Faisal abdalla
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan. Foto Medcom.id Faisal abdalla

Dua Eks PPLN Kuala Lumpur Tak Layak Jadi Penyelenggara Pemilu

Nasional Sidang Sengketa Pilpres 2019
Faisal Abdalla • 18 Juli 2019 06:37
Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada dua mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, Djadjuk Natsir dan Krishna K.U. Hannan. DKPP menilai keduanya tak lagi layak dipilih sebagai penyelenggara pemilu.
 
Keputusan itu diambil DKPP dalam perkara 78-PKE-DKPP/V/2019. Dalam perkara ini, DKPP menilai Djadjuk bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran Pemilu berupa pencoblosan surat suara oleh pihak-pihak yang tidak diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur.
 
"Fakta persidangan menunjukkan Teradu I (Djadjuk) selaku penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui metode pos tidak mampu menyebutkan secara tepat jumlah surat suara yang terkirim kepada pemilih, jumlah surat suara yang telah dicoblos secara sah oleh pemilih dan dikembalikan kepada penyelenggara, dan jumlah surat suara yang kemudian diketahui dikembalikan kepada pengirimnya (return to sender)," kata Anggota DKPP, Teguh Prasetyo di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Peristiwa surat suara tercoblos ini terjadi di Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan di Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. DKPP menilai ketidakmampuan Djadjuk dalam menjelaskan jumlah surat suara tersebut telah menyulitkan proses klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi atas peristiwa tercoblosnya surat suara sah oleh pemilih yang tidak sah.
 
Sementara untuk Krishna K.U. Hannan, DKPP berpendapat dia tidak melakukan langkah-langkah yang memadai dalam menangani kisruh peristiwa surat suara tercoblos di Selangor. Sebaliknya, sebagai penanggung jawab divisi hubungan kelembagaan dan komunikasi, Krishna hanya berkoordinasi dengan pengawas Pemilu dan mengabaikan koordinasi dengan Polisi Diraja Malaysia terkait akses masuk ke lokasi kejadian perkara.
 
"Oleh karena itu, DKPP meyakini posisi Teradu II sebagai anggota PPLN sekaligus pejabat fungsional pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur telah menimbulkan konflik kepentingan sebagaimana telah disampaikan Bawaslu RI kepada KPU RI melalui Surat Nomor: 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019 tanggal 5 April 2019 dan Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/ IV/2019 tanggal 16 April 2019," ujar Teguh.
 
DKPP menyatakan Djadjuk terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf e dan huruf f dan Pasal 19 huruf d Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Sementara Krishna dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 14 huruf c Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
 
DKPP menilai keduanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dan harus dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Namun demikian, DKPP menyadari bahwa jabatan Djadjuk dan Krishna telah berakhir 30 Juni 2019.
 
"Oleh sebab itu, DKPP menyatakan para Teradu tidak lagi memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penyelenggara pemilu di masa datang," ujar Teguh.
 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif