Jakarta: TNI kembali menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan sejumlah alasannya.
"Mereka sendiri menamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sama dengan OPM," kata Agus dikutip dari Antara, Kamis, 11 April 2024.
Perubahan penyebutan OPM menjadi KKB disepakati dalam Rapat Koordinasi Kementerian Polhukam pada 29 April 2021. Namun, TNI mengembalikan status dan penyebutan KKB menjadi OPM per 5 April 2024.
"Sekarang mereka (OPM) sudah melakukan teror, pemerkosaan kepada guru, tenaga kesehatan dan pembunuhan kepada TNI, Polri dan masyarakat," ungkap Agus.
Menurut dia, tindakan itu tidak boleh didiamkan karena para komplotan itu membawa senjata api. Bahkan, kata dia, para OPM terus mengganggu aktivitas masyarakat dan TNI/Polri.
"Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," tegas Agus.
Agus mengatakan TNI mempunyai metode tersendiri untuk penyelesaian masalah di Papua. Walaupun dilakukan operasi bersenjata, tetapi TNI juga mengedepankan pendekatan teritorial untuk membantu percepatan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat.
"Tentara kita di sana ngajar, memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, selalu diganggu. Padahal kita akan memberikan bantuan pelayanan masyarakat, masa harus didiamkan," ungkapnya.
Jakarta: TNI kembali menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (
KKB) di Papua sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan sejumlah alasannya.
"Mereka sendiri menamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sama dengan OPM," kata Agus dikutip dari Antara, Kamis, 11 April 2024.
Perubahan penyebutan OPM menjadi
KKB disepakati dalam Rapat Koordinasi Kementerian Polhukam pada 29 April 2021. Namun, TNI mengembalikan status dan penyebutan KKB menjadi OPM per 5 April 2024.
"Sekarang mereka (OPM) sudah melakukan teror, pemerkosaan kepada guru, tenaga kesehatan dan pembunuhan kepada TNI, Polri dan masyarakat," ungkap Agus.
Menurut dia, tindakan itu tidak boleh didiamkan karena para komplotan itu membawa senjata api. Bahkan, kata dia, para OPM terus mengganggu aktivitas masyarakat dan TNI/Polri.
"Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," tegas Agus.
Agus mengatakan TNI mempunyai metode tersendiri untuk penyelesaian masalah di
Papua. Walaupun dilakukan operasi bersenjata, tetapi TNI juga mengedepankan pendekatan teritorial untuk membantu percepatan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat.
"Tentara kita di sana ngajar, memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, selalu diganggu. Padahal kita akan memberikan bantuan pelayanan masyarakat, masa harus didiamkan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
