Respons Tuntutan Apdesi, Wapres: Lebih Rp400 Triliun Digelontorkan Ke Desa

Pelalawan: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjelaskan pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk desa mencapai Rp400 triliun sejak 2015. Hal ini terkait tuntutan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang ingin pemerintah mengalokasikan 10 persen APBN untuk dana desa.   "Lebih dari Rp400 triliun (diberikan negara untuk) ke desa sejak 2015. Jadi sebenernya sudah lebih dari 10 persen kalau diitung-itung itu," ujar Wapres Ma'ruf disela kunjungan kerja (kunker) ke Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, Senin, 20 Maret 2023.  Wapres menjelaskan besaran angka tersebut dialokasikan dari beberapa kementerian yang memiliki peran langsung dalam pembangunan desa. Seperti Kementerian Pertanian; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan lainnya. "Memang kalau dari Kementerian Desa Rp70 triliun, tetapi dari Kementerian lain yang berfokus untuk (pembangunan) desa itu lebih dari Rp400 triliun," jelasnya.   RI 2 itu menekankan anggaran tersebut menjadi upaya menjadikan desa sebagai basis kekuatan pembangunan nasional.  Sebelumnya, Apdesi meminta pemerintah pusat dapat mengalokasikan 10 persen APBN untuk dana desa. Hal itu diungkapkan dalam peringatan sembilan tahun Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di area Gelora Bung Karno (GBK), Minggu, 19 Maret 2023.  "Jangan selalu desa dimarjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang, tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju?" kata Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya dalam sambutannya di perayaan sembilan tahun UU Desa, di Area GBK, Jakarta Pusat, Minggu, 19 Maret 2023.  Surta mengatakan desa telah ada sebelum Indonesia terbentuk. Bahkan, keberadaan desa telah ada sejak ratusan tahun lalu. Dia menilai  bangsa Indonesia memiliki utang terhadap desa. Di samping itu, dia meminta pemerintah dapat menetapkan hari desa nasional.  "Oleh karena itu, mohon kepada pemerintah eksekutif dan legislatif negara agar benar-benar hari desa harus ada," terang Surta.  Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id