Pengendara melintas di dekat papan informasi digital tentang keberadaan dan jalur sesar palu Koro di salah satu lokasi yang rusak akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (11/12/2018). Foto: Antara/Mohamad Hamzah
Pengendara melintas di dekat papan informasi digital tentang keberadaan dan jalur sesar palu Koro di salah satu lokasi yang rusak akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (11/12/2018). Foto: Antara/Mohamad Hamzah

Skema Pemutihan Utang Korban Gempa Perlu Diperjelas

Nasional Gempa Donggala
14 Desember 2018 11:39
Jakarta: Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad HM Ali, meminta skema pemutihan utang diperjelas bagi korban gempa di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah. Ia kecewa dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah yang menyatakan tak dapat melakukan pemutihan utang.

Menurutnya, pernyataan itu justru menunjukkan minimnya empati dan keberpihakan kepada korban. “Bukannya mendorong percepatan pemulihan, pernyataan OJK ini akan membuat masyarakat lebih terluka,” kata Ali, Jumat, 14 Desember 2018.

Menurutnya, ada salah kaprah mendasar dalam pernyataan OJK. Ia menilai OJK terkesan menyamakan antara situasi normal dengan kondisi darurat atau force majeure. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



"Bencana memang baru saja berlalu, tetapi saat ini korban belum sepenuhnya pulih. Biarkan masyarakat korban bencana pulih terlebih dahulu, baru cara normal bisa diberlakukan,” ujar Ali. Di sisi lain, secara ekonomi, situasi bencana dan pascabencana umumnya diikuti dengan inflasi yang tinggi. Kondisi tersebut sudah cukup menyulitkan. Jika ditambah dengan tunggakan kredit akan menjadi beban yang lebih memberatkan. 

“Daya beli masyarakat terpukul. Ini berakibat ekonomi semakin sulit berdenyut,” kata dia.

Baca: Pertumbuhan Ekonomi Sulteng Melemah pada 2019

Ali melanjutkan, tuntutan masyarakat korban bencana Palu, Sigi, dan Donggala untuk pemutihan utang tidak saja merupakan tuntutan yang wajar, tetapi juga sangat mungkin untuk dilakukan. Secara hukum, perjanjian atau perikatan kontrak dapat dibatalkan jika unsur subjektifnya terpenuhi. 

"Dalam kasus masyarakat korban bencana sebagai debitur, unsur subjektifnya telah terpenuhi karena debitur kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajiban akad kredit. Bukan karena sengaja, tetapi karena bencana,” kata dia.

Terlebih, kata Ali, Kementerian Keuangan berpandangan bahwa penghapusan utang kredit masyarakat korban bencana gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah amat mungkin dilakukan.




(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi