DPD Soroti Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup
DPD RI menggelar forum diskusi bekerja sama dengan Media Group di Istana Cipanas, Jawa Barat, Rabu, 28 November 2018 (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)
Cipanas: Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dinilai sudah mengkhawatirkan. Penurunan kualitas lingkungan meningkatkan kemungkinan bencana alam serta terancamnya kelestarian flora dan fauna.

Melihat kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar forum diskusi bekerja sama dengan Media Group di Istana Cipanas, Jawa Barat, Rabu, 28 November 2018.

Diskusi bertajuk Pembangunan Bertumpu pada Kelestarian Lingkungan Hidup itu turut dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Bupati Sigi Paulina, S.E., M.Si, Bupati Sintang Jarot Winarno, Kepala Kebun Raya Bogor Didik Widyatmoko, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nelly Armidha.


Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, DPD menginisiasi forum diskusi ini untuk mengingatkan kepada publik akan dampak besar jika lingkungan hidup tidak dijaga.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah lingkungan hidup seperti kependudukan, kemiskinan, kerusakan dan kebijakan. Selama ini, pembangunan di Indonesia hanya dilihat secara fisik atau infrastruktur.

“Memang infrastruktur sangat diperlukan. Namun, kita juga harus melihat dampak lingkungan yang sangat signifikan ini,” kata senator asal Maluku itu.


DPD RI menggelar forum diskusi bekerja sama dengan Media Group di Istana Cipanas, Jawa Barat, Rabu, 28 November 2018 (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)

Nono mengkritisi pelestarian lingkungan hidup yang seolah-olah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sepenuhnya. Padahal seluruh pihak, baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat seharusnya turut berperan.

“Pemerintah dan seluruh stakeholder juga bertanggung jawab. Termasuk di Senayan, dalam hal ini DPD,” ujar Nono.

Perihal kerusakan lingkungan ini juga berdampak terhadap sektor industri. Nono mencontohkan produk kelapa sawit Indonesia dilarang masuk ke Eropa. Pelarangan ini akibat penilaian Uni Eropa bahwa pertumbuhan industri kepala sawit telah merusak hutan Indonesia.

"Ini yang menjadi tarik-menarik antara kebutuhan ekonomi dengan lingkungan hidup. Satu, soal pembangunan. Kedua, sawit untuk nilai tambah ekonomi. Sedangkan, kebutuhan lahan terus bertambah akibat ledakan penduduk. Kita perlu ada sebuah regulasi,” ujar Nono.

Menurutnya, ekonomi kreatif bisa menjadi solusi dalam menangani permasalahan pelestarian lingkungan hidup. DPD mendorong pemerintah agar mengoptimalkan penerapan ekonomi kreatif.

"Segera optimalkan ekonomi kreatif. Jangan hanya mengandalkan berbasis sumber daya alam (SDA),” ucapnya.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id