medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengukuhkan 1.544 praja tingkat pertama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, para Praja diingatkan tentang komitmen mengabdi pada negara.
"Pengukuhan ini fase awal memasuki pendidikan tinggi kepamongprajaan, dengan ini kalian secara sadar tunduk dan mengabdi," katanya di lokasi, Selasa 17 Oktober 2017.
Praja angkatan 28 itu akan ditempa selama empat tahun di IPDN Jatinangor, untuk kemudian ditempatkan di seluruh Kecamatan di Tanah Air. Wiranto mengatakan ada tiga ranah pendidikan yang harus menjadi priroitas Praja. Pertama yakni kecerdasan intelektual, kedua spiritual dan terakhir emosional.
Ketiganya diberikan dalam pendidikan di IPDN, untuk mencetak calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas. Jadi praja sepenuhnya hanya dituntut untuk belajar, tidak perlu melakukan kegiatan yang menyimpang. Seperti kekerasan antar angkatan, apalagi narkoba atau asusila.
"Saya memberi apresiasi pada rektor IPDN yang sigap melakukan deteksi dini pada kekerasan, narkoba dan moral rendah yang sanksinya berupa skorsing dan pemecatan," kata Wiranto.
Tindakan ini, katanya, menghasilkan penurunan drastis terhadap praktik kekerasan di IPDN. Wiranto berharap hal ini bisa dipelihara bersama, mengingat institut pendidikan itu merupakan kawah candradimuka pendidikan pemerintah dalam negeri. Sehingga harus menjadi contoh nagi pendidikan kedinasan di tempat lain.
Untuk memelihara hal ini, para praja harus menaati tiga hal yakni menaati norma sistem pendidikan praja. "Kedua, bangun motivasi mengejar cita-cita sebagai kader Pemerintahan Dalam Negeri. Jangan tergoda pasa kehancuran. Tanamkan rasa cinta almamater antar kalian sesama anak bangsa," tandas Wiranto.
Untuk diketahui masa pendaftaran praja IPDN angkatan 28 termasuk yang paling banyak sepanjang sejarah. Ada 57.000 lebih siswa lulusan SMA dan sederajat yang mendaftar masuk. Pun demikian, dari jumlah tersebut belum memenuhi kuota 1.689 siswa yang dibiayai APBN, karena hanya 1.544 siswa yang berhasil lolos.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengukuhkan 1.544 praja tingkat pertama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, para Praja diingatkan tentang komitmen mengabdi pada negara.
"Pengukuhan ini fase awal memasuki pendidikan tinggi kepamongprajaan, dengan ini kalian secara sadar tunduk dan mengabdi," katanya di lokasi, Selasa 17 Oktober 2017.
Praja angkatan 28 itu akan ditempa selama empat tahun di IPDN Jatinangor, untuk kemudian ditempatkan di seluruh Kecamatan di Tanah Air. Wiranto mengatakan ada tiga ranah pendidikan yang harus menjadi priroitas Praja. Pertama yakni kecerdasan intelektual, kedua spiritual dan terakhir emosional.
Ketiganya diberikan dalam pendidikan di IPDN, untuk mencetak calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas. Jadi praja sepenuhnya hanya dituntut untuk belajar, tidak perlu melakukan kegiatan yang menyimpang. Seperti kekerasan antar angkatan, apalagi narkoba atau asusila.
"Saya memberi apresiasi pada rektor IPDN yang sigap melakukan deteksi dini pada kekerasan, narkoba dan moral rendah yang sanksinya berupa skorsing dan pemecatan," kata Wiranto.
Tindakan ini, katanya, menghasilkan penurunan drastis terhadap praktik kekerasan di IPDN. Wiranto berharap hal ini bisa dipelihara bersama, mengingat institut pendidikan itu merupakan kawah candradimuka pendidikan pemerintah dalam negeri. Sehingga harus menjadi contoh nagi pendidikan kedinasan di tempat lain.
Untuk memelihara hal ini, para praja harus menaati tiga hal yakni menaati norma sistem pendidikan praja. "Kedua, bangun motivasi mengejar cita-cita sebagai kader Pemerintahan Dalam Negeri. Jangan tergoda pasa kehancuran. Tanamkan rasa cinta almamater antar kalian sesama anak bangsa," tandas Wiranto.
Untuk diketahui masa pendaftaran praja IPDN angkatan 28 termasuk yang paling banyak sepanjang sejarah. Ada 57.000 lebih siswa lulusan SMA dan sederajat yang mendaftar masuk. Pun demikian, dari jumlah tersebut belum memenuhi kuota 1.689 siswa yang dibiayai APBN, karena hanya 1.544 siswa yang berhasil lolos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
