medcom.id, Jakarta: Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Yudi Wahyudin, mengatakan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) yang bertugas mengelola tata niaga timah harus dikuasai negara.
Menurut Yudi, hal itu penting agar mencegah terjadinya praktik monopoli dan oligopoli yang dilakukan segelintir perusahaan timah.
"Saya mendorong BKDI dikuasai negara agar menghindari monopoli. Kalau BKDI tidak dikuasai negara, alternatif lainnya ialah mendirikan," ujar Yudi dalam diskusi bertema "Memajukan Perdagangan Timah Indonesia", di Universitas Sahid, Jakarta, Jumat (23/5/2014).
Menurut Yudi, BKDI saat ini merugikan negara karena pemerintah berpeluang kehilangan pendapatan nasional bukan pajak di sektor ini. Sebab, lanjutnya, 11 perusahaan menguasai BKDI dengan 100% keuntungannya menjadi aset ke-11 perusahaan tersebut.
Lebih jauh ia mengatakan, Indonesia menguasai 40% perdagangan timah untuk pasar Asia Tenggara. Namun, hal itu terbilang rendah mengingat Indonesia merupakan produsen timah.
Padahal, Malaysia dan Thailand yang bukan produsen utama justru menguasai 30%. "Sungguh luar biasa kebocoran dari perdagangan ilegal di Indonesia," ujarnya.
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sahid, Theo Yusuf, malah mendorong pemerintah membubarkan BKDI tandingan. "Jika hanya ada BKDI, kecenderungan penyalahgunaan kewenangan itu ada sekalipun sudah dikuasai pemerintah," katanya. (*)
medcom.id, Jakarta: Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Yudi Wahyudin, mengatakan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) yang bertugas mengelola tata niaga timah harus dikuasai negara.
Menurut Yudi, hal itu penting agar mencegah terjadinya praktik monopoli dan oligopoli yang dilakukan segelintir perusahaan timah.
"Saya mendorong BKDI dikuasai negara agar menghindari monopoli. Kalau BKDI tidak dikuasai negara, alternatif lainnya ialah mendirikan," ujar Yudi dalam diskusi bertema "Memajukan Perdagangan Timah Indonesia", di Universitas Sahid, Jakarta, Jumat (23/5/2014).
Menurut Yudi, BKDI saat ini merugikan negara karena pemerintah berpeluang kehilangan pendapatan nasional bukan pajak di sektor ini. Sebab, lanjutnya, 11 perusahaan menguasai BKDI dengan 100% keuntungannya menjadi aset ke-11 perusahaan tersebut.
Lebih jauh ia mengatakan, Indonesia menguasai 40% perdagangan timah untuk pasar Asia Tenggara. Namun, hal itu terbilang rendah mengingat Indonesia merupakan produsen timah.
Padahal, Malaysia dan Thailand yang bukan produsen utama justru menguasai 30%. "Sungguh luar biasa kebocoran dari perdagangan ilegal di Indonesia," ujarnya.
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sahid, Theo Yusuf, malah mendorong pemerintah membubarkan BKDI tandingan. "Jika hanya ada BKDI, kecenderungan penyalahgunaan kewenangan itu ada sekalipun sudah dikuasai pemerintah," katanya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NAV)
