medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, Pemerintah tak lagi mendorong upaya negosiasi ataupu pembayaran tebusan untuk membebaskan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Orang nomor dua di Indonesia ini menyadari bahwa setiap upaya yang ditempuh pasti memiliki risiko.
"Bisa terjadi baku tembak di laut, ya itu tidak apa-apa. Tapi, harus izin Filipina juga," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).
JK sadar, pengerahan militer akan menimbulkan risiko yang besar. Karenanya, JK menilai, pengawalan yang menjadi salah satu pilihan saat ini dengan risiko paling kecil.
Pemerintah selama ini tak pernah memfasilitasi negosiasi untuk membayar ransum yang ditetapkan pembajak karena. JK menjelaskan, upaya tersebut bertujuan agar pembajakan tak lagi terulang di kemudian hari.
"Ini bukan pilihan mudah, tapi Pemerintah berusaha menyelamatkan jiwa warga kita," kata JK.
Kerja Sama Tiga Negara
Indonesia, Filipina, dan Malaysia beberapa kali megadakan pertemuan dan mencapai kesepakatan untuk melakukan patroli bersama di perairan yang dianggap rawan. Bahkan, pada pertemuan pertama di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo hadir dan memberikan pandangan kepada perwakilan tiga negara.
"Semua pihak, Indonesia, Malaysia, dan Filipina setuju saling memberikan informasi," kata JK.
Perompakan yang dilakukan kelompok militan bersenjatan, lanjut JK, hampir sama dengan pencurian. Tak ada yang menyangka kejadian ini akan terjadi. Apalagi, perompakan terjadi di perairan yang cukup luas.
Perompakan pun kerap terjadi pada kapal yang membawa batu bara ke Filipina sebagai bahan bakar utama pasokan listrik. Kapal-kapal tersebut sebenarnya memiliki rute pelayaran sendiri.
"Kan rutenya dia (kapal yang dibajak) tidak ikut perintah. Ya itu," kata JK.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, Pemerintah tak lagi mendorong upaya negosiasi ataupu pembayaran tebusan untuk membebaskan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Orang nomor dua di Indonesia ini menyadari bahwa setiap upaya yang ditempuh pasti memiliki risiko.
"Bisa terjadi baku tembak di laut, ya itu tidak apa-apa. Tapi, harus izin Filipina juga," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).
JK sadar, pengerahan militer akan menimbulkan risiko yang besar. Karenanya, JK menilai, pengawalan yang menjadi salah satu pilihan saat ini dengan risiko paling kecil.
Pemerintah selama ini tak pernah memfasilitasi negosiasi untuk membayar ransum yang ditetapkan pembajak karena. JK menjelaskan, upaya tersebut bertujuan agar pembajakan tak lagi terulang di kemudian hari.
"Ini bukan pilihan mudah, tapi Pemerintah berusaha menyelamatkan jiwa warga kita," kata JK.
Kerja Sama Tiga Negara
Indonesia, Filipina, dan Malaysia beberapa kali megadakan pertemuan dan mencapai kesepakatan untuk melakukan patroli bersama di perairan yang dianggap rawan. Bahkan, pada pertemuan pertama di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo hadir dan memberikan pandangan kepada perwakilan tiga negara.
"Semua pihak, Indonesia, Malaysia, dan Filipina setuju saling memberikan informasi," kata JK.
Perompakan yang dilakukan kelompok militan bersenjatan, lanjut JK, hampir sama dengan pencurian. Tak ada yang menyangka kejadian ini akan terjadi. Apalagi, perompakan terjadi di perairan yang cukup luas.
Perompakan pun kerap terjadi pada kapal yang membawa batu bara ke Filipina sebagai bahan bakar utama pasokan listrik. Kapal-kapal tersebut sebenarnya memiliki rute pelayaran sendiri.
"Kan rutenya dia (kapal yang dibajak) tidak ikut perintah. Ya itu," kata JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
