medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempunyai cara sendiri untuk mengurangi penyalahgunaan jabatan di Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus siap ditempatkan di seluruh daerah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
"Mohon maaf, jika ada pejabat yang memberikan rekomendasi agar anaknya ditempatkan di Pulau Jawa atau tempat tertentu. Saya mohon maaf, praja itu saya tempatkan di luar Jawa, seperti Papua dan Aceh," kata Tjahjo dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).
Pernyataan Tjahjo ini disambut tepuk tangan seluruh pegawai Kemendagri yang mengikuti upacara. Tjahjo menambahkan, hal tersebut adalah arahan langsung Presiden Joko Widodo yang tak ingin lulusan IPDN terkotak-kotak. Praja IPDN tak harus kembali ke daerah asal mereka.
Tak hanya lulusan IPDN, Tjahjo juga belum mau membuka ruang kepada pejabat eselon I atau II dari luar Kemendagri untuk mengisi pos di kementeriannya. Kata dia, ada banyak pejabat Kemendagri yang memiliki kapasitas untuk ditempatkan di berbagai posisi yang tersedia.
"Saya masih punya prinsip, kami menolak penempatan dari instansi lain untuk duduk dan menjabat di lingkup Kemendagri. Saya akan berusaha untuk tetap menerapkan ini sampai masa jabatan saya berakhir nanti," pungkas Tjahjo.
medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempunyai cara sendiri untuk mengurangi penyalahgunaan jabatan di Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus siap ditempatkan di seluruh daerah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
"Mohon maaf, jika ada pejabat yang memberikan rekomendasi agar anaknya ditempatkan di Pulau Jawa atau tempat tertentu. Saya mohon maaf, praja itu saya tempatkan di luar Jawa, seperti Papua dan Aceh," kata Tjahjo dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).
Pernyataan Tjahjo ini disambut tepuk tangan seluruh pegawai Kemendagri yang mengikuti upacara. Tjahjo menambahkan, hal tersebut adalah arahan langsung Presiden Joko Widodo yang tak ingin lulusan IPDN terkotak-kotak. Praja IPDN tak harus kembali ke daerah asal mereka.
Tak hanya lulusan IPDN, Tjahjo juga belum mau membuka ruang kepada pejabat eselon I atau II dari luar Kemendagri untuk mengisi pos di kementeriannya. Kata dia, ada banyak pejabat Kemendagri yang memiliki kapasitas untuk ditempatkan di berbagai posisi yang tersedia.
"Saya masih punya prinsip, kami menolak penempatan dari instansi lain untuk duduk dan menjabat di lingkup Kemendagri. Saya akan berusaha untuk tetap menerapkan ini sampai masa jabatan saya berakhir nanti," pungkas Tjahjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
