medcom.id, Jakarta: Masalah seputar beras sudah terlalu banyak. Mulai dari dugaan beras plastik hingga indikasi pemerintah akan membuka kembali keran impor beras. Karena itu DPR berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) Beras.
"Besok kita lihat urgensi dari Pansus," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2015).
Kasus beras plastik sudah sangat mengkhawatirkan warga. Kasus ini juga sudah berdampak kepada penjualan beras di daerah. Penjualan beras di beberapa pasar diberitakan menjadi lesu.
Selain itu, kata Herman, ada indikasi permasalahan di karantina. Pemerintah dinilai lalai dalam proses karantina keluar-masuknya produk pangan.
"Kita mau cek. Apa dari jalur hijau (resmi). Kalau dari jalur hijau, kenapa bisa? Kalau ini izin khusus, kenapa? Kalau ini ilegal, kenapa? Harus dibuka semuanya," kata dia.
Besok, Selasa (26/4/2015), Komisi IV DPR akan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Bulog, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Ditjen Karantina Kementerian Pertanian. Semua permasalahan terkini seputar beras dibahas dalam rapat.
Kasus beras plastik pertama kali merebak saat Dewi Setiani, warga Mutiara Gading, Bekasi, Jawa Barat, yang sehari-hari berjualan nasi uduk dan bubur ayam menemukan kejanggalan di beras yang dibeli dari toko milik Sembiring, langganan dia.
Hingga saat ini polisi belum mengungkap siapa pelaku yang bertanggung jawab atas maraknya beras plastik. Proses penyelidikan masih menanti hasil uji lab Puslabfor Mabes Polri. Hasil uji lab Sucofindo memastikan beras itu mengandung polyvinyl chloride yang biasa dipakai untuk pembuat pipa dan kabel.
medcom.id, Jakarta: Masalah seputar beras sudah terlalu banyak. Mulai dari dugaan beras plastik hingga indikasi pemerintah akan membuka kembali keran impor beras. Karena itu DPR berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) Beras.
"Besok kita lihat urgensi dari Pansus," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2015).
Kasus beras plastik sudah sangat mengkhawatirkan warga. Kasus ini juga sudah berdampak kepada penjualan beras di daerah. Penjualan beras di beberapa pasar diberitakan menjadi lesu.
Selain itu, kata Herman, ada indikasi permasalahan di karantina. Pemerintah dinilai lalai dalam proses karantina keluar-masuknya produk pangan.
"Kita mau cek. Apa dari jalur hijau (resmi). Kalau dari jalur hijau, kenapa bisa? Kalau ini izin khusus, kenapa? Kalau ini ilegal, kenapa? Harus dibuka semuanya," kata dia.
Besok, Selasa (26/4/2015), Komisi IV DPR akan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Bulog, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Ditjen Karantina Kementerian Pertanian. Semua permasalahan terkini seputar beras dibahas dalam rapat.
Kasus beras plastik pertama kali merebak saat Dewi Setiani, warga Mutiara Gading, Bekasi, Jawa Barat, yang sehari-hari berjualan nasi uduk dan bubur ayam menemukan kejanggalan di beras yang dibeli dari toko milik Sembiring, langganan dia.
Hingga saat ini polisi belum mengungkap siapa pelaku yang bertanggung jawab atas maraknya beras plastik. Proses penyelidikan masih menanti hasil uji lab Puslabfor Mabes Polri. Hasil uji lab Sucofindo memastikan beras itu mengandung polyvinyl chloride yang biasa dipakai untuk pembuat pipa dan kabel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
