Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Antara/Umarul Faruq
Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Antara/Umarul Faruq

Kementerian ATR Diminta Delegasikan Tugas Pengukuran Tanah

Nasional tanah
Medcom • 09 Oktober 2019 22:39
Jakarta: Segala hal yang berkaitan dengan pengukuran tanah saat ini menjadi wewenang penuh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kementerian ATR saat ini disebut bertindak sebagai eksekutor, regulator, sekaligus pengawas dalam urusan tersebut.
 
Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) melihat kewenangan itu teramat besar. "Kemungkinan melakukan abuse of power sangat tinggi. Masa pemain, wasit, sekaligus ketua pelaksana menjadi satu. Harus ada pendelegasian tugas," kata Ketua MASKI Bambang Gatot, melalui keterangan tertulis, Rabu, 9 Oktober 2019.
 
Sekjen MASKI, Jeffry F Koto, menyarankan agar kewenangan sebagai eksekutor bisa diberikan ke swasta. Sementara BPN hanya sebagai pengawas dan regulator.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kementerian ATR/BPN mencatat masih banyak tanah di Indonesia yang belum bersertifikat. Hal ini bisa memicu konflik pertanahan yang bisa terjadi kapan pun.
 
Saat ini baru 56 juta bidang tanah yang terdaftar dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia. Artinya, masih ada 70 juta bidang yang belum terdaftar yang harus diselesaikan hingga 2025.
 
Tahun ini pemerintah menargetkan bisa mendaftarkan 9 juta bidang tanah untuk memberikan kepastian hukum hak keperdataan masyarakat terhadap tanahnya. Dengan begitu potensi sengketa dan konflik pertanahan perlahan-lahan bisa dihindari.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif