Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham diyakini mampu melanjutkan penanganan masalah sosial dan kemiskinan di Tanah Air. Pengganti Khofifah Indar Parawansa itu dinilai punya pengalaman dalam memimpin organisasi sosial dan organisasi politik.
"Saya kira pak Idrus Marham sudah lebih dari cukup. Tapi beliau masih perlu mempelajari apa yang ada di Kemensos, walau sepintas kelihatan mudah, di sana ada berbagai persoalan yang harus dituntaskan," kata anggota DPR Saleh Partaonan Daulay, Kamis, 17 Januari 2018.
Idrus dinilai perlu memerhatikan persoalan validasi dan verifikasi data penerima bantuan iuran (PBI). Data penting diperbarui mengingat sudah dijadikan basis pemberian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Tak hanya itu, data PBI juga berlaku lintas kementerian seperti bantuan PKH, KIS, KIP dan Rastra. Masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial program pemerintah itu perlu dipastikan tepat sasaran.
“Data PBI ini masih banyak yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Temuan kami, ada banyak warga masyarakat yang semestinya layak dan pantas mendapat bansos, ternyata tidak terdaftar dan terkesan terlupakan. Sebaliknya, ada banyak juga masyarakat yang kelihatannya mampu dan tak layak menerima, malah justru menerima," tandas dia.
Saleh menilai upaya Kemensos melakukan verifikasi dan validasi data PBI selama ini belum terlihat masksimal hasilnya. Sebab, masih banyak masyarakat yang komplain karena merasa ditinggalkan.
"Kementerian sosial yang saat ini digawangi oleh Idrus Marham harus memastikan bahwa bantuan sosial tersebut tepat sasaran dengan basis data yang akurat, valid, dan terverifikasi," ungkap Sales.
Ia khawatir penanganan basis data menjadi beban bagi Presiden Jokowi bila dibiarkan. Masyarakat bakal menuntut lantaran bansos yang dibagi-bagi tidak didasarkan atas prinsip keadilan sosial.
"Semua kementerian yang memiliki program bansos pasti merujuk ke data PBI yang dikeluarkan oleh Kemensos. Saya berharap, di awal-awal ini, pak Idrus memerhatikan dan memperbaiki masalah pendataan ini," tandas dia.
Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham diyakini mampu melanjutkan penanganan masalah sosial dan kemiskinan di Tanah Air. Pengganti Khofifah Indar Parawansa itu dinilai punya pengalaman dalam memimpin organisasi sosial dan organisasi politik.
"Saya kira pak Idrus Marham sudah lebih dari cukup. Tapi beliau masih perlu mempelajari apa yang ada di Kemensos, walau sepintas kelihatan mudah, di sana ada berbagai persoalan yang harus dituntaskan," kata anggota DPR Saleh Partaonan Daulay, Kamis, 17 Januari 2018.
Idrus dinilai perlu memerhatikan persoalan validasi dan verifikasi data penerima bantuan iuran (PBI). Data penting diperbarui mengingat sudah dijadikan basis pemberian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Tak hanya itu, data PBI juga berlaku lintas kementerian seperti bantuan PKH, KIS, KIP dan Rastra. Masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial program pemerintah itu perlu dipastikan tepat sasaran.
“Data PBI ini masih banyak yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Temuan kami, ada banyak warga masyarakat yang semestinya layak dan pantas mendapat bansos, ternyata tidak terdaftar dan terkesan terlupakan. Sebaliknya, ada banyak juga masyarakat yang kelihatannya mampu dan tak layak menerima, malah justru menerima," tandas dia.
Saleh menilai upaya Kemensos melakukan verifikasi dan validasi data PBI selama ini belum terlihat masksimal hasilnya. Sebab, masih banyak masyarakat yang komplain karena merasa ditinggalkan.
"Kementerian sosial yang saat ini digawangi oleh Idrus Marham harus memastikan bahwa bantuan sosial tersebut tepat sasaran dengan basis data yang akurat, valid, dan terverifikasi," ungkap Sales.
Ia khawatir penanganan basis data menjadi beban bagi Presiden Jokowi bila dibiarkan. Masyarakat bakal menuntut lantaran bansos yang dibagi-bagi tidak didasarkan atas prinsip keadilan sosial.
"Semua kementerian yang memiliki program bansos pasti merujuk ke data PBI yang dikeluarkan oleh Kemensos. Saya berharap, di awal-awal ini, pak Idrus memerhatikan dan memperbaiki masalah pendataan ini," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
