Jakarta: Moratorium atau penghentian sementara proyek infrastruktur untuk dievaluasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat dukungan. Aspek keselamatan dinilai sangat penting untuk kelanjutan proyek.
"Saya setuju menghentikan sementara pembangunan infrastruktur untuk dilakukan evaluasi dan audit terlebih dahulu," kata Anggota Banggar DPR RI Sukamta melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Februari 2018.
Menurutnya, evaluasi pengerjaan proyek harus dilakukan menyeluruh. Sebab, rentetan insiden kecelakaan yang terjadi akan menurunkan kredibilitas pemerintah.
"Tidak perlu tergesa-gesa, yang penting pembangunan memperhatikan aspek keselamatan, kelayakan, dan yang paling utama adalah kesejahteraan rakyat serta kedaulatan bangsa," ungkap Sekretaris Fraksi PKS ini.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/1bV4R6LK" allowfullscreen></iframe>
Baca: Moratorium Proyek Infrastruktur tak Ganggu Program Presiden
Menurutnya evaluasi perlu diperluas, tak hanya pada investigasi aspek keselamatan dan kelayakan proyek infrastruktur. Desain kebijakan pemerintah secara nasional yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan pembangunan manusia.
Pembuatan roadmap pembangunan manusia seharusnya dilakukan sejak tahun pertama pemerintah menjabat. Ia tak sepakat bila kebijakan pemerintah hanya fokus terhadap proyek infrastruktur.
"Jangan sampai pemerintah sibuk membangun infrastruktur, tapi lalai dalam membangun manusia. Ini penting agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan mandiri, yang mampu memproduksi sesuatu yang dapat menopang dan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional, sehingga kita bisa menekan angka impor kita," ujarnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Dkq3PWRN" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Moratorium atau penghentian sementara proyek infrastruktur untuk dievaluasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat dukungan. Aspek keselamatan dinilai sangat penting untuk kelanjutan proyek.
"Saya setuju menghentikan sementara pembangunan infrastruktur untuk dilakukan evaluasi dan audit terlebih dahulu," kata Anggota Banggar DPR RI Sukamta melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Februari 2018.
Menurutnya, evaluasi pengerjaan proyek harus dilakukan menyeluruh. Sebab, rentetan insiden kecelakaan yang terjadi akan menurunkan kredibilitas pemerintah.
"Tidak perlu tergesa-gesa, yang penting pembangunan memperhatikan aspek keselamatan, kelayakan, dan yang paling utama adalah kesejahteraan rakyat serta kedaulatan bangsa," ungkap Sekretaris Fraksi PKS ini.
Baca: Moratorium Proyek Infrastruktur tak Ganggu Program Presiden
Menurutnya evaluasi perlu diperluas, tak hanya pada investigasi aspek keselamatan dan kelayakan proyek infrastruktur. Desain kebijakan pemerintah secara nasional yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan pembangunan manusia.
Pembuatan
roadmap pembangunan manusia seharusnya dilakukan sejak tahun pertama pemerintah menjabat. Ia tak sepakat bila kebijakan pemerintah hanya fokus terhadap proyek infrastruktur.
"Jangan sampai pemerintah sibuk membangun infrastruktur, tapi lalai dalam membangun manusia. Ini penting agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan mandiri, yang mampu memproduksi sesuatu yang dapat menopang dan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional, sehingga kita bisa menekan angka impor kita," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
