Banyuasin: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah proyek pembangunan di Desa Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat, 13 Juli lalu.
Sumber anggaran pembangunan tersebut berasal dari dana desa setempat.
Presiden Joko Widodo menilai skema Padat Karya Tunai (PKT) di desa tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat desa. PKT dinilainya dapat menambah pendapatan para warga.
"Tadi saya tanya satu per satu, digaji berapa? Rp95 ribu. Artinya, padat karya ini sudah memberikan manfaat ekonomi untuk pendapatan di masyarakat," kata Presiden Jokowi usai peninjauan.
Sementara itu, Mendes PDTT mengatakan bahwa program PKT wajib dilaksanakan oleh setiap desa dalam hal ini pemanfaatan dana desa untuk proyek pembangunan. Perlu digarisbawahi pula dalam tiap proyek tersebut wajib memberikan upah pekerja yang berasal dari masyarakat sebesar 30 persen dan harus dibayar harian atau mingguan, materialnya pun harus dibeli dari desa tersebut.
"Jadi, sudah tidak menggunakan kontraktor lagi untuk proyek-proyek pembangunan yang berasal dari dana desa. Dengan adanya padat karya tunai dengan mempekerjakan masyarakat ini akan memiliki tambahan pendapatan masyarakat desa. Jadi uang nanti akan berputar lima kali lipat di desanya," katanya.
Dengan upah tersebut, sambung Eko, tentunya masyarakat desa akan mendapatkan sumber pendapatan baru dari proyek dana desa, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dan menggerakkan perekonomian desa.
"Dengan sistem padat karya tunai ini turut membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Dan uang yang digelontorkan bisa terus berputar di desa dan menghidupkan kembali ekonomi di desa," ujarnya.
Saat meninjau, Mendes PDTT Eko pun terkesan dengan hasil pembangunan yang dikerjakan warga. Buktinya beberapa jalanan desa lebih rapi dari sebelumnya, materialnya pun dari beton tebal.
"Kita lihat jalan-jalan desa lebih baik daripada jalan-jalan lainnya. Kita lihat saat ini betonnya saja tebal sekali. Dan yang paling penting mempekerjakan masyarakat. Seperti proyek pembangunan dana desa ini (pengecoran jalan desa) yang lebih dari 300 meter dengan biayanya lebih 280 juta dikerjakan oleh 50 orang lebih. Jadi, dana desa bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Ini baru satu proyek pembangunan jalan. Belum pembangunan MCK dan posyandu serta pembangunan proyek lainnya," jelasnya.
Sedangkan Kepala Desa Pangkalan Gelabak, Cunti Marsup mengakui bahwa dana desa sangat dirasakan oleh masyarakat desa. Apalagi dengan adanya PKT yang dinilai memberi pendapatan tambahan. "Warga yang terlibat falam PKT diberi upah sebesar Rp 95 ribu per hari," ungkapnya.
Seperti diketahui, beberapa pembangunan yang dilakukan di desa tersebut adalah pengecoran jalan desa sepanjang 334 meter dengan lebar tiga meter dan tinggi 20 cm. Pembangunan ini menelan dana sekitar Rp284 juta.
Selain itu, dana desa digunakan juga untuk membangun posyandu dengan alokasi dana sekitar Rp73 juta, 30 unit jamban untuk 30 KK yang menghabiskan dana Rp68 juta, membuat jalan timbun tanah kampung asli serta mengeramik lantai gedung PAUD.
Banyuasin: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah proyek pembangunan di Desa Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat, 13 Juli lalu.
Sumber anggaran pembangunan tersebut berasal dari dana desa setempat.
Presiden Joko Widodo menilai skema Padat Karya Tunai (PKT) di desa tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat desa. PKT dinilainya dapat menambah pendapatan para warga.
"Tadi saya tanya satu per satu, digaji berapa? Rp95 ribu. Artinya, padat karya ini sudah memberikan manfaat ekonomi untuk pendapatan di masyarakat," kata Presiden Jokowi usai peninjauan.
Sementara itu, Mendes PDTT mengatakan bahwa program PKT wajib dilaksanakan oleh setiap desa dalam hal ini pemanfaatan dana desa untuk proyek pembangunan. Perlu digarisbawahi pula dalam tiap proyek tersebut wajib memberikan upah pekerja yang berasal dari masyarakat sebesar 30 persen dan harus dibayar harian atau mingguan, materialnya pun harus dibeli dari desa tersebut.
"Jadi, sudah tidak menggunakan kontraktor lagi untuk proyek-proyek pembangunan yang berasal dari dana desa. Dengan adanya padat karya tunai dengan mempekerjakan masyarakat ini akan memiliki tambahan pendapatan masyarakat desa. Jadi uang nanti akan berputar lima kali lipat di desanya," katanya.
Dengan upah tersebut, sambung Eko, tentunya masyarakat desa akan mendapatkan sumber pendapatan baru dari proyek dana desa, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dan menggerakkan perekonomian desa.
"Dengan sistem padat karya tunai ini turut membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Dan uang yang digelontorkan bisa terus berputar di desa dan menghidupkan kembali ekonomi di desa," ujarnya.
Saat meninjau, Mendes PDTT Eko pun terkesan dengan hasil pembangunan yang dikerjakan warga. Buktinya beberapa jalanan desa lebih rapi dari sebelumnya, materialnya pun dari beton tebal.
"Kita lihat jalan-jalan desa lebih baik daripada jalan-jalan lainnya. Kita lihat saat ini betonnya saja tebal sekali. Dan yang paling penting mempekerjakan masyarakat. Seperti proyek pembangunan dana desa ini (pengecoran jalan desa) yang lebih dari 300 meter dengan biayanya lebih 280 juta dikerjakan oleh 50 orang lebih. Jadi, dana desa bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Ini baru satu proyek pembangunan jalan. Belum pembangunan MCK dan posyandu serta pembangunan proyek lainnya," jelasnya.
Sedangkan Kepala Desa Pangkalan Gelabak, Cunti Marsup mengakui bahwa dana desa sangat dirasakan oleh masyarakat desa. Apalagi dengan adanya PKT yang dinilai memberi pendapatan tambahan. "Warga yang terlibat falam PKT diberi upah sebesar Rp 95 ribu per hari," ungkapnya.
Seperti diketahui, beberapa pembangunan yang dilakukan di desa tersebut adalah pengecoran jalan desa sepanjang 334 meter dengan lebar tiga meter dan tinggi 20 cm. Pembangunan ini menelan dana sekitar Rp284 juta.
Selain itu, dana desa digunakan juga untuk membangun posyandu dengan alokasi dana sekitar Rp73 juta, 30 unit jamban untuk 30 KK yang menghabiskan dana Rp68 juta, membuat jalan timbun tanah kampung asli serta mengeramik lantai gedung PAUD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
