Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dipercaya mewakili Indonesia pada ajang The 15th ASEAN’s Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Education (SOMRDPE), di Singapura, pada 17 Juli 2018.
"Kemendes PDTT mendapat kepercayaan ini, selain untuk menggantikan Kementerian PMK sebagai focal point SOMRDPE di Indonesia yang berhalangan hadir, juga karena sebagian besar komponen-komponen utama FAP on RDPE 2016-2020 sangat relevan dengan tugas dan fungsi Kemendes PDTT," kata pimpinan delegasi Indonesia Bonivasius Prasetya Ichtiarto, dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Juli 2018.
Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendes PDTT itu mengungkapkan, lembaga yang saat ini dipimpin oleh Eko Putro Sandjojo ini menjadikan forum-forum regional dan internasional untuk memberikan eksposur bagi sejumlah program pembangunan perdesaan di Indonesia.
"Indonesia harus dapat menjadi center of excellence pembangunan perdesaan, setidaknya untuk regional Asia Tenggara," kata Bonivasius.
Dia menyebutkan, Kemendes PDTT memiliki beberapa program unggulan untuk mewujudkan hal tersebut, di antaranya BUMDes dan Prukades, yang telah diakui forum internasional seperti IFAD, dan sejumlah negara lain.
"Ini seharusnya dapat menjadi katalisator bagi role Indonesia di kawasan Asia Tenggara pada khususnya,” ujar dia.
Seperti diketahui, SOMRDPE diikuti oleh para pejabat senior perwakilan seluruh Negara anggota ASEAN. Forum tersebut merupakan bagian beberapa even internasional, yaitu the 11th SOMRDPE+3, dan the 7th Asean Public-Private-People Partnership Forum on RDPE.
Dalam even tersebut, Bonivasius P. Ichtiarto didampingi oleh Heru Prayitno dan Wiweka Sukma Wardhani dari Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri.
Ada pun beberapa isu yang dibahas dalam even tersebut update project proposal ASEAN-China-UNDP Research and Symposium on Localisation of the SDGs and Realisation of Poverty Eradication pada 20-21 Agustus 2018 di Kamboja, membahas hasil pertemuan ASEAN Resilience Network, Sosialiasi hasil 2nd ASEAN High-Level Conference mengenai Perlindungan Sosial dan pembahasan kerangka rencana aksi terkait pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan (Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication) 2016-2020 atau FAP on RDPE 2016-2020.
FAP on RDPE 2016-2020 sendiri terdiri atas enam komponen utama, yaitu:
1. Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan
2. Perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial
3. Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di Daerah Pedesaan dan pinggiran Perkotaan
4. Kemitraan Pemerintah-Swasta-Rakyat (Public – Private - People Partnership / 4Ps) untuk Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Masyarakat Miskin dan Rentan terhadap Risiko Ekonomi dan Lingkungan
6. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan di kawasan ASEAN.
Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dipercaya mewakili Indonesia pada ajang The 15th ASEAN’s Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Education (SOMRDPE), di Singapura, pada 17 Juli 2018.
"Kemendes PDTT mendapat kepercayaan ini, selain untuk menggantikan Kementerian PMK sebagai
focal point SOMRDPE di Indonesia yang berhalangan hadir, juga karena sebagian besar komponen-komponen utama FAP on RDPE 2016-2020 sangat relevan dengan tugas dan fungsi Kemendes PDTT," kata pimpinan delegasi Indonesia Bonivasius Prasetya Ichtiarto, dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Juli 2018.
Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendes PDTT itu mengungkapkan, lembaga yang saat ini dipimpin oleh Eko Putro Sandjojo ini menjadikan forum-forum regional dan internasional untuk memberikan eksposur bagi sejumlah program pembangunan perdesaan di Indonesia.
"Indonesia harus dapat menjadi
center of excellence pembangunan perdesaan, setidaknya untuk regional Asia Tenggara," kata Bonivasius.
Dia menyebutkan, Kemendes PDTT memiliki beberapa program unggulan untuk mewujudkan hal tersebut, di antaranya BUMDes dan Prukades, yang telah diakui forum internasional seperti IFAD, dan sejumlah negara lain.
"Ini seharusnya dapat menjadi katalisator bagi role Indonesia di kawasan Asia Tenggara pada khususnya,” ujar dia.
Seperti diketahui, SOMRDPE diikuti oleh para pejabat senior perwakilan seluruh Negara anggota ASEAN. Forum tersebut merupakan bagian beberapa even internasional, yaitu the 11th SOMRDPE+3, dan the 7th Asean Public-Private-People Partnership Forum on RDPE.
Dalam even tersebut, Bonivasius P. Ichtiarto didampingi oleh Heru Prayitno dan Wiweka Sukma Wardhani dari Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri.
Ada pun beberapa isu yang dibahas dalam even tersebut update project proposal ASEAN-China-UNDP Research and Symposium on Localisation of the SDGs and Realisation of Poverty Eradication pada 20-21 Agustus 2018 di Kamboja, membahas hasil pertemuan ASEAN Resilience Network, Sosialiasi hasil 2nd ASEAN High-Level Conference mengenai Perlindungan Sosial dan pembahasan kerangka rencana aksi terkait pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan (Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication) 2016-2020 atau FAP on RDPE 2016-2020.
FAP on RDPE 2016-2020 sendiri terdiri atas enam komponen utama, yaitu:
1. Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan
2. Perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial
3. Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di Daerah Pedesaan dan pinggiran Perkotaan
4. Kemitraan Pemerintah-Swasta-Rakyat (Public – Private - People Partnership / 4Ps) untuk Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Masyarakat Miskin dan Rentan terhadap Risiko Ekonomi dan Lingkungan
6. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan di kawasan ASEAN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
