Pemerintah Percepat Implementasi Reforma Agraria dan Kawasan Hutan Sosial

Faisal Abdalla 07 Juni 2018 05:05 WIB
reforma agraria
Pemerintah Percepat Implementasi Reforma Agraria dan Kawasan Hutan Sosial
Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar (kanan) dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) menjelaskan upaya pemerintah dalam mempercepat implementasi reforma agraria dan kawasan hutan sosial. (Foto: Dokumen Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHLK) terus mendorong upaya reforma agraria dan kawasan hutan sosial. Kawasan hutan yang meliputi 63 persen wilayah daratan Indonesia merupakan obyek reforma agraria yang disasar pemerintah. 

Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria. Percepatan implementasi reforma agraria dan kawasan hutan sosial dilakukan melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan. 

"Dengan Perpres tersebut pemerintah akan segera menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai atau memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan," kata Siti dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 6 Juni 2018. 


Siti mengatakan masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan akan diberikan hak milik apabila memenuhi sejumlah kriteria, yaitu tanah telah dimanfaatkan dengan baik, tanah bukan merupakan obyek sengketa, serta adanya pengakuan oleh adat ataupun kepala desa/kelurahan dengan saksi yang dapat dipercaya.

Penguasaan lahan di dalam kawasan hutan telah mengalami ketimpangan yang tinggi antara penguasaan oleh sektor swasta dengan penguasaan oleh masyarakat. Hanya 4,14 persen lahan kawasan hutan yang dimiliki akses pengelolaannya oleh masyarakat, selebihnya dikuasai swasta.

Siti memastikan reforma agraria dan ketimpangan perhutanan sosial akan diperbaiki. Ia merinci hingga akhir 2017 pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) telah meningkat dari 12 persen menjadi 38-41 persen. Sedangkan pemberian akses perhutanan sosial kepada masyarakat telah meningkatkan rasionya dari 2 persen menjadi 28-31 persen.

"Reforma agraria dari kawasan hutan dan program perhutanan sosial mendorong masyarakat adil makmur berkelanjutan, tanpa konflik, ramah lingkungan, dan memiliki kemandirian ekonomi," tegas Siti.

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada tiga pilar utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dalam reforma agraria, yaitu kepemilikan lahan, pemberian kesempatan bekerja dan berusaha serta peningkatan kapasitas SDM.

"PPTKH ini adalah salah satu upaya mewujudkan pilar pertama yaitu kepemilikan lahan dalam kaitan kebijakan pemerataan ekonomi yang dilaunching Bapak Presiden di Boyolali April 2017," kata Darmin. 



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id