Regulasi Pekerja Konstruksi akan Dievaluasi
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin. Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen
Jakarta: Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin bakal mengevaluasi regulasi tenaga kerja konstruksi. Hal itu menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan kerja dalam proyek infrastruktur.

"Bagaimana keselamatan kerja itu menjadi nomor satu dan bagaimana agar supaya seluruh tenaga-tenaga kerja kita memang memiliki tenaga-tenaga yang terampil dan tentunya bersertifikasi," kata Syarif di Gedung Kerta Niaga, Kota Tua, Jakarta, Sabtu, 28 April 2018.

Syarif ingin pekerja konstruksi jauh lebih siap dan berkualitas. Sebab, kata dia, percepatan pembangunan dan alokasi dana konstruksi harus ditopang kualitas dan kuantitas pekerjanya.


"Begitu juga dari standarisasi peralatan material metodologi. Ini semua dalam rangka upaya percepatan tanpa mengurangi kualitas," ujarnya.

Kualitas pekerja konstruksi menjadi sorotan menyusul banyaknya terjadi kecelakaan kerja di proyek infrastruktur. Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan (UPH) Manlian Ronald Simanjuntak menyebut, fenomena ini harus jadi momentum pemerintah mengkaji kembali regulasi pekerja konstruksi, utamanya soal sertifikasi pekerja konstruksi.

Manlian berpendapat, semua pekerja konstruksi harus bersertifikasi. Jika merujuk learn of term international, kata dia, perkerja konstruksi dengan posisi mandor, tukang semen, hingga tukang batu, harus bersertifikasi.

Menurut Manlian, perlu ada aturan setara undang-undang untuk mengatur sertifikasi pekerja konstruksi. Sebab, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek yang ada saat ini, tidak mengakomodasi.





(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id