medcom.id, Jakarta: Pemerintah dinilai kecolongan saat menerima pendaftaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah diminta lebih teliti saat proses pendaftaran ormas.
"HTI ini seperti ada tapi tidak ada. Dia terdaftar pada 2006 saat Presiden SBY dan Amir Syarifudin menjadi Menkumham," kata Pakar Sosiologi UI, Thamrin Amal Tomagola di Kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Jalan Cisadane 8, Jakarta Pusat, Minggu 4 Juni 2017.
Thamrin heran terhadap Amir karena menerima pendaftaran ormas yang mengusung ideologi khilafah. Tindakan yang diambil Amir terkesan gegabah tanpa melakukan penelitian lebih lanjut sebelumnya.
"Kita usulkan kepada pemerintah, jangan sembarangan pendaftaran secara resmi ormas itu, harus ada penelusuran yang detail dan mendalam," tegas Thamrin.
(Baca: Persiapan Pembubaran HTI Sudah Matang)
Thamrin mengatakan, HTI biasanya menyasar masyarakat kelas menengah. Mereka menggunakan media dakwah untuk menjaring pendukung dan anggota. Biasanya, pentolan HTI menggunakan strategi tanding wacana.
Selain itu, beberapa daerah juga diketahui bekerja sama dengan HTI. Dalam acara inilah, kata Thamrin, HTI menyampaikan ideologi mereka dan mencoba mempengaruhi peserta acara.
"Itu berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak waspada siapa sebenarnya HTI dan bagaimana mereka bertahan," jelas Thamrin.
(Baca: Proses Pembubaran HTI Dikebut)
Pemerintah telah mengambil sikap untuk membubarkan HTI. Tim yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tengah mengumpulkan data dan bukti untuk membawa perkara pembubaran HTI ke pengadilan.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah dinilai kecolongan saat menerima pendaftaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah diminta lebih teliti saat proses pendaftaran ormas.
"HTI ini seperti ada tapi tidak ada. Dia terdaftar pada 2006 saat Presiden SBY dan Amir Syarifudin menjadi Menkumham," kata Pakar Sosiologi UI, Thamrin Amal Tomagola di Kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Jalan Cisadane 8, Jakarta Pusat, Minggu 4 Juni 2017.
Thamrin heran terhadap Amir karena menerima pendaftaran ormas yang mengusung ideologi khilafah. Tindakan yang diambil Amir terkesan gegabah tanpa melakukan penelitian lebih lanjut sebelumnya.
"Kita usulkan kepada pemerintah, jangan sembarangan pendaftaran secara resmi ormas itu, harus ada penelusuran yang detail dan mendalam," tegas Thamrin.
(Baca:
Persiapan Pembubaran HTI Sudah Matang)
Thamrin mengatakan, HTI biasanya menyasar masyarakat kelas menengah. Mereka menggunakan media dakwah untuk menjaring pendukung dan anggota. Biasanya, pentolan HTI menggunakan strategi tanding wacana.
Selain itu, beberapa daerah juga diketahui bekerja sama dengan HTI. Dalam acara inilah, kata Thamrin, HTI menyampaikan ideologi mereka dan mencoba mempengaruhi peserta acara.
"Itu berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak waspada siapa sebenarnya HTI dan bagaimana mereka bertahan," jelas Thamrin.
(Baca:
Proses Pembubaran HTI Dikebut)
Pemerintah telah mengambil sikap untuk membubarkan HTI. Tim yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tengah mengumpulkan data dan bukti untuk membawa perkara pembubaran HTI ke pengadilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
