Ilustrasi--Medcom.id
Ilustrasi--Medcom.id

DPRD OKU Timur Diminta Pelajari Aturan Dana Desa

Nasional berita dpr Berita Kemendes PDTT
Anggi Tondi Martaon • 26 April 2019 14:16
Jakarta: Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar menyarankan agar anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Timur memahami aturan implementasi dana desa. Sebab, implementasi dana desa tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat desa.
 
Hal itu disampaikan oleh Helmi saat menerima kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten OKU Timur di Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI, Senayan. Kedua belah pihak membahas Prioritas Pembangunan Dana Desa.
 
“Anggota Dewan juga harus mendukung kepada desa-desa itu sendiri,” kata Helmi, sapaan akrab Helmizar, dikutip dpr.go.id, Jumat, 26 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Helmi mengungkapkan, DPRD OKU Timur dianggap kurang memahami inplementasi dana desa. Penilaian itu berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
“Mereka agak kaget dengan apa yang kami sampaikan. Mereka membutuhkan tenaga kesekretariatan yang mendukung dalam hal membaca hasil temuan. Intinya Anggota Dewan harus bisa saling koordinasi dan bersinergi yang kuat dengan bagian kesekretariatan,” ucap dia.
 
Helmi menyebutkan, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh DPRD OKU Timur yaitu berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun BPK. Sehingga, anggota DPRD OKU Timur mendapatkan penjelesan yang mendalam terkait dana desa.
 
“Karena kewenangan pembinaan dana desa itu ada di BPKP, jadi mereka harus mengadakan pertemuan atau rapat dengan BPKP untuk mengetahui pertanggungjawaban dana desa, terutama di OKU Timur,” ujar dia.
 
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, total dana desa yang telah disalurkan ke seluruh desa di berbagai wilayah Indonesia mencapai Rp187 triliun.
 
Pada 2015, dana desa yang disalurkan mencapai Rp20,7 triliun. Pada 2016, dana desa meningkat menjadi Rp47 triliun, dan kembali naik pada 2018 menjadi Rp50 triliun.
 
Pada 2019, pemerintah mengalokasikan dana desa Rp 70 triliun ditambah dana kelurahan Rp3 triliun. Alokasi anggaran dana desa dan dana kelurahan tersebut baru akan disalurkan tahun ini.
 
Dana desa mulai menunjukkan hasil. Sejauh ini telah dibangun jalan desa sebanyak 19 ribu kilometer, 24 ribu pos pelayanan terpadu atau posyandu, 50 ribu pendidikan anak usia dini (PAUD) yang telah selesai, dan 8.900 pasar desa.
 
Selain itu, ada sekitar 58 ribu irigasi yang telah dibangun dari penyaluran dana desa dan 4.100 embung telah dibangun.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif