Mukhamad Misbakhun (Foto:MI/Atet Dwi Pramadia)
Mukhamad Misbakhun (Foto:MI/Atet Dwi Pramadia)

Skema Pembangunan Ibu Kota Baru Diusulkan Gandeng Swasta

Nasional berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 09 Mei 2019 13:24
Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebutkan anggaran pemindahan ibu kota bisa ditekan dengan melibatkan swasta.
 
Misbakhun menjelaskan, pelibatan yang dimaksud adalah memberikan izin pengelolaan gedung pemerintah di Jakarta kepada pihak swasta. Lalu, mereka diwajibkan membangun gedung pemerintahan di lokasi yang ditetapkan sebagai ibu kota negara baru.
 
"Artinya, pembangunan gedung pemerintahan di lokasi baru tanpa membebani APBN. Jadi, swasta membangun gedung pemerintahan di ibu kota baru RI sebagai biaya sewa penggunaan gedung-gedung negara di Jakarta,” kata Misbakhun saat dikutip dari dpr.go.id, Kamis, 9 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus Golkar itu menggarisbawahi, meski sudah dikelola swasta, status kepemilikkan gedung tidak berubah. Swasta hanya mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB).
 
"Mereka diberi hak selama 50 tahun, yaitu dua kali periode HGB," katanya.
 
Misbakhun menyebutkan, skema tersebut tidak merugikan swasta. Sebab, Jakarta masih tetap sebagai ibu kota perekonomian, dan swasta butuh perkantoran.
 
"Nantinya, kelebihan biaya dari pemberian hak kepada swasta akan menjadi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)," kata Misbakhun.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif