medcom.id, Jakarta: Insiden pengusiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kelurahan Srimenanti Sungaiilat, Kabupaten Bangka, yang dilakukan Bupati Bangka Tarmizi disayangkan sejumlah pihak. Setelah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, kini giliran Zuhairi Misrawi, politikus PDI Perjuangan sekaligus aktivis Nahdlatul Ulama yang memberi kecaman.
Gus Mis, biasa dia disapa, menyayangkan pengusiran tersebut. Menurut dia, pemerintah seharusnya hadir menjadi pembela kaum minoritas. Bukan sebaliknya, mengusir yang tertindas dan terbuang.
"Ketika pemerintah tidak hadir, maka yang akan jadi korban kaum-kaum minoritas. Biasanya kalau dibiarkan itu akan memberikan dampak yang besar bagi toleransi beragama di negeri ini," ungkap Zuhairi dalam acara press conference "Pengusiran Jemaat Ahmadiyah Bangka" di Hotel Lynt, Jalan Cideng Timur Nomor 35, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2016).
Zuhairi tak mengesampingkan sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan sikap tak sepakat dengan tindakan Tarmizi. Tapi, Zuhairi menghendaki Jokowi harus bertindak langsung. Bukan dengan pernyataan di laman twitter pribadi.
Kepala daerah harus menjadi pelindung kebhinnekaan, pelopor dalam membangun masyarakat yang toleran -Jkw
— Joko Widodo (@jokowi) February 6, 2016
Tugas pemimpin, lanjut Zuhairi, seharusnya bisa melindungi warga negara dan bukan mengeksekusi mereka keluar dari tempat tinggalnya. Politikus PDI Perjuangan ini pun menambahkan, tidak ada alasan Pemerintah Daerah (Pemda) Bangka mengusir kaum JAI yang yang ada di sana.
"Kami mendesak Nawacita soal toleransi ditegakkan. Jangan hanya mendesak lewat twitter. Harus ada tindakan yang nyata," tegas Gus Mis.
medcom.id, Jakarta: Insiden pengusiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kelurahan Srimenanti Sungaiilat, Kabupaten Bangka, yang dilakukan Bupati Bangka Tarmizi disayangkan sejumlah pihak. Setelah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, kini giliran Zuhairi Misrawi, politikus PDI Perjuangan sekaligus aktivis Nahdlatul Ulama yang memberi kecaman.
Gus Mis, biasa dia disapa, menyayangkan pengusiran tersebut. Menurut dia, pemerintah seharusnya hadir menjadi pembela kaum minoritas. Bukan sebaliknya, mengusir yang tertindas dan terbuang.
"Ketika pemerintah tidak hadir, maka yang akan jadi korban kaum-kaum minoritas. Biasanya kalau dibiarkan itu akan memberikan dampak yang besar bagi toleransi beragama di negeri ini," ungkap Zuhairi dalam acara press conference "Pengusiran Jemaat Ahmadiyah Bangka" di Hotel Lynt, Jalan Cideng Timur Nomor 35, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2016).
Zuhairi tak mengesampingkan sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan sikap tak sepakat dengan tindakan Tarmizi. Tapi, Zuhairi menghendaki Jokowi harus bertindak langsung. Bukan dengan pernyataan di laman twitter pribadi.
Tugas pemimpin, lanjut Zuhairi, seharusnya bisa melindungi warga negara dan bukan mengeksekusi mereka keluar dari tempat tinggalnya. Politikus PDI Perjuangan ini pun menambahkan, tidak ada alasan Pemerintah Daerah (Pemda) Bangka mengusir kaum JAI yang yang ada di sana.
"Kami mendesak Nawacita soal toleransi ditegakkan. Jangan hanya mendesak lewat twitter. Harus ada tindakan yang nyata," tegas Gus Mis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
