Mataram: Kepemimpinan perempuan di akar rumput terbukti mampu secara efektif mengentaskan kemiskinan di daerah. Hal ini terbukti dari hasil pembelajaran selama 4,5 tahun Gerakan Kepemimpinan Perempuan yang diselenggarakan pemerintah di Lombok Utara dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Pengalaman di NTB menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan akar rumput terbukti menjadi kunci dalam pembangunan," kata Direktur Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan, Misiyah, melalui keterangan tertulis, Rabu, 25 Juli 2018.
Contoh konkret adalah sosok Ririn Hayudiani. Selama 19 tahun ia mendedikasikan dirinya untuk mengikis adat yang kolot di Selong, Lombok Timur. Ia mengajak warga untuk berpikir kritis dan secara bertahap menghilangkan budaya patriarkis.
"Ia bekerja keras menghadapi tantangan-tantangan berat dalam bentuk teror mental. Namun, tantangan itu tidak menghilangkan keberaniannya. Ia tetap menggugat praktik norma patriarkis dan fanatisme di semua lini," kata Misiyah mengutip dw.com.
Gerakan Kepemimpinan Perempuan digagas Institut KAPAL Perempuan dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM). Kedua lembaga ini melaksanakan program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) hasil kemitraan antara Australia dan Indonesia.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia serta mencapai kesetaraan gender. Termasuk memberdayakan perempuan melalui kemitraan organisasi masyarakat sipil (OMS) dengan Pemerintah Indonesia.
Dari kesuksesan ini pemerintah mendeklarasikan gerakan yang memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya kepemimpinan perempuan. Gerakan ini dilakukan untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang responsif gender, inklusif, dan transformatif sesuai Peraturan Presiden RI No 59 Tahun 2017.
Komitmen kerja sama multipihak ini diluncurkan di Gedung Graha Bhakti Gubernur Nusa Tenggara Barat pada 25 Juli 2018 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise.
"Gerakan ini dimaksudkan untuk mengikat komitmen dan kerja bersama berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan kesetaraan gender dan prinsip inklusif terintegrasi dalam 17 tujuan SDGs," kata Yohana.
Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan deklarasi multipihak sekaligus dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Anak dan Kampanye Stop Perkawinan Anak di NTB.
Tekad dari gerakan ini antara lain:
1. Terlibat aktif melaksanakan dan mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang responsif gender, inklusif, dan transformatif dengan memastikan penerapan prinsip 'tidak seorang pun ditinggalkan' untuk terlibat dan menikmati hasi-hasil pembangunan.
2. Mengintegrasikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan penguatan kepemimpinan perempuan untuk memastikan pengarusutamaan gender dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Membangun kemitraan yang setara, menyertakan semua pihak dalam kelembagaan dan tata kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat, memperkuat potensi sumberdaya manusia, memberikan afirmasi dan menyediakan ruang partisipasi terutama kepada kelompok-kelompok yang potensial ditinggalkan. Di antaranya perempuan dan kelompok marginal lainnya.
4. Mengatasi masalah-masalah yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama mengatasi hambatan geografis di wilayah pegunungan, terpencil, dan perbatasan. Melakukan reformasi produk hukum dan norma-norma konservatif yang menghambat pencapaian keadilan, kesetaraan gender, kesejahteraan, dan perdamaian.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/wkBnB1qk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Mataram: Kepemimpinan perempuan di akar rumput terbukti mampu secara efektif mengentaskan kemiskinan di daerah. Hal ini terbukti dari hasil pembelajaran selama 4,5 tahun Gerakan Kepemimpinan Perempuan yang diselenggarakan pemerintah di Lombok Utara dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Pengalaman di NTB menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan akar rumput terbukti menjadi kunci dalam pembangunan," kata Direktur Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan, Misiyah, melalui keterangan tertulis, Rabu, 25 Juli 2018.
Contoh konkret adalah sosok Ririn Hayudiani. Selama 19 tahun ia mendedikasikan dirinya untuk mengikis adat yang kolot di Selong, Lombok Timur. Ia mengajak warga untuk berpikir kritis dan secara bertahap menghilangkan budaya patriarkis.
"Ia bekerja keras menghadapi tantangan-tantangan berat dalam bentuk teror mental. Namun, tantangan itu tidak menghilangkan keberaniannya. Ia tetap menggugat praktik norma patriarkis dan fanatisme di semua lini," kata Misiyah mengutip dw.com.
Gerakan Kepemimpinan Perempuan digagas Institut KAPAL Perempuan dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM). Kedua lembaga ini melaksanakan program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) hasil kemitraan antara Australia dan Indonesia.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia serta mencapai kesetaraan gender. Termasuk memberdayakan perempuan melalui kemitraan organisasi masyarakat sipil (OMS) dengan Pemerintah Indonesia.
Dari kesuksesan ini pemerintah mendeklarasikan gerakan yang memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya kepemimpinan perempuan. Gerakan ini dilakukan untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang responsif gender, inklusif, dan transformatif sesuai Peraturan Presiden RI No 59 Tahun 2017.
Komitmen kerja sama multipihak ini diluncurkan di Gedung Graha Bhakti Gubernur Nusa Tenggara Barat pada 25 Juli 2018 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise.
"Gerakan ini dimaksudkan untuk mengikat komitmen dan kerja bersama berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan kesetaraan gender dan prinsip inklusif terintegrasi dalam 17 tujuan SDGs," kata Yohana.
Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan deklarasi multipihak sekaligus dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Anak dan Kampanye Stop Perkawinan Anak di NTB.
Tekad dari gerakan ini antara lain:
1. Terlibat aktif melaksanakan dan mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang responsif gender, inklusif, dan transformatif dengan memastikan penerapan prinsip 'tidak seorang pun ditinggalkan' untuk terlibat dan menikmati hasi-hasil pembangunan.
2. Mengintegrasikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan penguatan kepemimpinan perempuan untuk memastikan pengarusutamaan gender dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Membangun kemitraan yang setara, menyertakan semua pihak dalam kelembagaan dan tata kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat, memperkuat potensi sumberdaya manusia, memberikan afirmasi dan menyediakan ruang partisipasi terutama kepada kelompok-kelompok yang potensial ditinggalkan. Di antaranya perempuan dan kelompok marginal lainnya.
4. Mengatasi masalah-masalah yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama mengatasi hambatan geografis di wilayah pegunungan, terpencil, dan perbatasan. Melakukan reformasi produk hukum dan norma-norma konservatif yang menghambat pencapaian keadilan, kesetaraan gender, kesejahteraan, dan perdamaian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
