Isu Bocornya Dokumen Kepresidenan, BSSN Koordinasi dengan Penegak Hukum

Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data terkait dokumen dan surat kepresidenan. Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan pihaknya telah melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan di forum Breached tersebut. "BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," ujar Ariandi melalui keterangan tertulis, Minggu, 11 September 2022. Ia mengatakan BSSN bersama dengan penyelenggara sistem elektronik terkait telah melakukan upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar. Mengenai tindakan hukum, BSSN telah berkoordinasi dengan penegak hukum. "Antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum," ujar dia.   Ia mengingatkan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. BSSN memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing. Sebelumnya, klaim terkait peretasan surat dan dokumen kepresidenan dilakukan oleh Bjorka di forum Breached. Dalam sebuah utas yang beredar di media sosial, klaim dugaan bocornya surat dan dokumen Presiden RI pertama diunggah akun Twitter @darktracer_int.  Di dalamnya terdapat tangkapan layar berjudul Transactions of Letters and Documents to the President of Indonesia 679K yang diunggah Jumat, 9 September 2022 pukul 20.21 WIB. Pelaku mengeklaim data yang bocorkan itu berisi transaksi surat tahun 2019-2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada presiden.