medcom.id, Jakarta: Kepala BIN Sutiyoso mengatakan, pihaknya menargetkan merekrut 1.000 personel menjelang perhelatan pilkada serentak. Dalam rangka merealisasikannya, BIN menggandeng Kementerian Dalam Negeri.
Dengan tambahan personel, kata Sutiyoso, BIN akan menjalankan fungsi mendeteksi potensi konflik sejak dini secara optimal.
"Karena itu saya mencanangkan proyek seribu personel. Dan itu (personel) kita ambil dari daerah, akan kerjasama dengan Kemendagri untuk merekrut anak daerah supaya diplot di daerah masing-masing," ujar Sutiyoso usai bertemu dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (13/7/2015).
Saat ini, lanjut pria yang kerap disapa Bang Yos, kekurangan sumber daya manusia membuat personel yang berada di lapangan kesulitan menjalankan fungsi deteksi dini. Menurutnya, dengan kondisi saat ini, seorang personel bisa bertugas dalam cakupan area yang relatif sangat luas. Seorang aparatur BIN bisa bertanggungjawabt terhadap dua hingga tiga kabupaten.
"Itu tidak masuk akal, paling tidak satu kabupaten, satu orang itu memang berat tapi paling tidak bukan mengcover dua atau tiga kabupaten," tandasnya.
Sutiyoso berharap perekrutan 1.000 personel BIN tersebut dapat direalisasikan sebelum penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya konflik di setiap tahapan pilkada serentak.
Adapun Bang Yos menilai setiap tahapan dalam perhelatan pilkada berpotensi konflik. Yang terdekat, pendaftaran calon kepala daerah pada 26-28 Juli. Tahapan ini berpotensi ricuh, terlebih masih terdapat dualisme kepengurusan di Partai Golkar dan PPP.
Disamping pendaftaran calon, pemungutan dan penghitungan suara juga berpotensi ricuh. Selain itu, BIN telah menghitung potensi terburuk dengan minimal 10 persen (27 daerah) dari 269 daerah terjadi konflik, namun hal itu akan diantisipasi agar citra Indonesia tidak buruk di mata dunia dalam menyelenggarakan pesta demokrasi.
"Belum lagi nanti kan ada keterlibatan dituduh ada PNS ikut petahana, akan terjadi indikasi itu, tapi kita sudah bertekad tidak boleh terjadi," tukasnya.
Sementara itu Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan BIN untuk tugas pengamanan di daerah-daerah. Semua elemen bangsa, kata dia, akan berupaya agar pilkada tak menciptakan kerusuhan.
medcom.id, Jakarta: Kepala BIN Sutiyoso mengatakan, pihaknya menargetkan merekrut 1.000 personel menjelang perhelatan pilkada serentak. Dalam rangka merealisasikannya, BIN menggandeng Kementerian Dalam Negeri.
Dengan tambahan personel, kata Sutiyoso, BIN akan menjalankan fungsi mendeteksi potensi konflik sejak dini secara optimal.
"Karena itu saya mencanangkan proyek seribu personel. Dan itu (personel) kita ambil dari daerah, akan kerjasama dengan Kemendagri untuk merekrut anak daerah supaya diplot di daerah masing-masing," ujar Sutiyoso usai bertemu dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (13/7/2015).
Saat ini, lanjut pria yang kerap disapa Bang Yos, kekurangan sumber daya manusia membuat personel yang berada di lapangan kesulitan menjalankan fungsi deteksi dini. Menurutnya, dengan kondisi saat ini, seorang personel bisa bertugas dalam cakupan area yang relatif sangat luas. Seorang aparatur BIN bisa bertanggungjawabt terhadap dua hingga tiga kabupaten.
"Itu tidak masuk akal, paling tidak satu kabupaten, satu orang itu memang berat tapi paling tidak bukan meng
cover dua atau tiga kabupaten," tandasnya.
Sutiyoso berharap perekrutan 1.000 personel BIN tersebut dapat direalisasikan sebelum penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya konflik di setiap tahapan pilkada serentak.
Adapun Bang Yos menilai setiap tahapan dalam perhelatan pilkada berpotensi konflik. Yang terdekat, pendaftaran calon kepala daerah pada 26-28 Juli. Tahapan ini berpotensi ricuh, terlebih masih terdapat dualisme kepengurusan di Partai Golkar dan PPP.
Disamping pendaftaran calon, pemungutan dan penghitungan suara juga berpotensi ricuh. Selain itu, BIN telah menghitung potensi terburuk dengan minimal 10 persen (27 daerah) dari 269 daerah terjadi konflik, namun hal itu akan diantisipasi agar citra Indonesia tidak buruk di mata dunia dalam menyelenggarakan pesta demokrasi.
"Belum lagi nanti kan ada keterlibatan dituduh ada PNS ikut petahana, akan terjadi indikasi itu, tapi kita sudah bertekad tidak boleh terjadi," tukasnya.
Sementara itu Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan BIN untuk tugas pengamanan di daerah-daerah. Semua elemen bangsa, kata dia, akan berupaya agar pilkada tak menciptakan kerusuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
