Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (kiri) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya)
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (kiri) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya)

Ba'asyir Menolak Deradikalisasi

Nasional abu bakar baasyir
M Sholahadhin Azhar • 24 Januari 2019 14:41
Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius menyebut Abu Bakar Ba'asyir (ABB) menolak program deradikalisasi. Ba'asyir enggan berganti ideologi.
 
"Hardcore, sama sekali enggak mau. Tapi yang lainnya, napiter (narapidana teroris) masih ikut memberikan pencerahan," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.
 
BNPT sebagai pengampu program deradikalisasi, kata Suhardi, telah menggandeng sejumlah ulama untuk membujuk Ba'asyir. Namun program ini sama sekali tidak diterima narapidana terorisme yang masuk golongan 'garis keras', salah satunya Ba'asyir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Suhardi bahkan menyebut ulama yang dilibatkan untuk program deradikalisasi Ba'asyir memiliki ilmu yang lebih tinggi. Sayang, upaya persuasi BNPT terhadap pimpinan Jamaah Ansharud Daulat (JAD) tak membuahkan hasil.
 
Kendati demikian, Suhardi memastikan tetap memperhatikan sisi kemanusiaan Ba'asyir. Secara khusus Ba'asyir mendapat pendampingan mengingat usianya yang semakin sepuh.
 
"Asistennya selama di situ kita berikan khusus. Kemudian kita mudahkan kalau akses kesehatan," imbuh dia.
 
Seperti diketahui, rencana pembebasan Ba'asyir terganjal dua persyaratan yang belum disetujui napiter itu. Pertama yakni untuk setia pada NKRI dan mengakui serta menyesali tindakan yang dilakukannya.
 
Saat ini, pemerintah tengah mengkaji kembali rencana pembebasan ABB. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyebut Presiden Jokowi tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait.
 
"Presiden bilang tidak boleh grusa-grusu dan serta-merta mengambil keputusan," kata Wiranto Senin, 21 Januari 2019.
 

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif