Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (ANTARA/Muhammad Zulfikar).

LPSK: Praktik Penyiksaan Fenomena Gunung Es

Antara • 27 Juni 2022 11:39
Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meyakini praktik penyiksaan yang terjadi di Tanah Air masih sebatas fenomena gunung es. Lantaran tidak semua masyarakat berani untuk melapor.
 
"Bisa jadi, peristiwa sesungguhnya lebih besar dari itu. Sebab, tidak semua masyarakat yang menjadi korban atau saksi punya keberanian untuk melapor," kata Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution melalui keterangan tertulis, Senin, 27 Juni 2022.
 
Berdasarkan data LPSK, sedikitnya 13 kasus pada 2020, 28 kasus pada 2021, dan 13 kasus periode Januari hingga Mei 2022. Kendati demikian, Nasution yakin data itu belum tentu menggambarkan peristiwa sesungguhnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bisa jadi, peristiwa sesungguhnya lebih besar dari itu," kata dia.
 
Nasution mengungkap praktik penyiksaan yang tertinggi ialah pada tahap penangkapan. Kedua, saat penyelidikan. Ketiga, saat di luar proses hukum. Terakhir, dalam masa tahanan. 
 
Dia menyebut terkait pelaku dari penyiksaan ialah penyelenggara negara, aparatur negara, dan pejabat publik. Selain itu, LPSK menemukan pola penyiksaan yang dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat sipil dan penyelenggara negara. Misalnya yang terjadi di Sumba.
 
"Yang menghasut oknum tentara melakukan kekerasan itu anggota DPRD," ungkap dia.
 
Baca: Komnas HAM Periksa 22 Korban Penyiksaan di Lapas Narkotika Yogyakarta

Dia menerangkan fenomena itu masih terjadi tidak lepas dari situasi di Indonesia. Selain itu, persoalan substansi hukumnya belum mengatur soal mekanisme pencegahan penyiksaan dalam undang-undang induk, yakni KUHP. Sebab, dalam KUHP yang diatur adalah norma kekerasan bukan penyiksaan.
 
Di samping itu, meskipun Indonesia sudah meratifikasi Convention Against Turture (CAT) pada 1998, namun belum meratifikasi protokol opsional konvensi dunia melawan penyiksaan atau Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT).
 
Tidak hanya itu, LPSK memandang belum semua aparat penegak hukum memiliki perspektif dan paradigma yang sama soal penyiksaan. Masih ada aparat hukum yang menyamakan kejahatan penyiksaan dengan kekerasan. Padahal, filosofi dan karakter keduanya berbeda.
 
"Penyiksaan itu kekerasan yang dilakukan aparat negara (di rumah negara atau tempat-tempat yang sejatinya negara menjamin keamanan warganya) untuk menggali informasi," jelas dia.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif