Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) disebut menjadi institusi terdepan dalam agenda transformasi digital nasional. Salah satu upayanya dengan membangun Pusat Data Nasional (PDN).
Pentingnya pembangunan pusat data di Indonesia untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan data seluruh kementerian dan lembaga sudah diinstruksikan Presiden Joko Widodo pada Februari 2020.
Namun, selama program ini berjalan, pengembangan dan penyempurnaan layanan pusat PDN masih diperlukan. Selain kendala dari sisi penyedia layanan, kapabilitas dan kesiapan sumber daya manusia dalam melakukan migrasi masih terjadi.
Guru Besar FTI Perbanas Institute Harya Damar Widiputra mengatakan kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang ada. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tidak bisa bermanfaat dengan maksimal.
Oleh karena itu, lanjut dia, yang paling penting untuk mengatasi persoalan ini adalah mengubah budaya dan pola pikir yang berbasis pada data. Menurut Harya, memahami data itu adalah sebuah hal yang penting dan krusial. Jika pola pikir sudah dibangun pada level dasar, apa pun teknologinya sudah pasti mudah dipelajari.
“Pendidikan formal, non-formal, itu sudah banyak banget. Tapi saya tekankan paling penting adalah kebudayaan yang berbasis pada data, itu yang menurut saya paling penting. Dalam keseharian, tidak bisa merencanakan sesuatu hanya melihat dari best practice negara lain. Betul-betul harus punya budaya merencanakan dan melakukan berbasis pada data,” kata Harya dalam acara Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia, yang diselenggarakan Kominfo, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.
Namun, Harya mendukung adanya Pusat Data Nasional yang sedang berjalan, mengingat program yang diusung pemerintah memiliki tujuan mendukung terwujudnya satu data Indonesia, dan diharapkan tidak ada lagi tumpang-tindih data serta informasi di pusat maupun daerah.
“Sangat bagus tapi memang masih ada tantangan, karena datanya masih tersebar. Tantangan utama memang saya harus sampaikan tidak mudah memindahkan satu sistem ke sistem lain. Tapi paralel terus dilakukan karena proses migrasi itu pasti ada proses penyesuaian,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho berharap pembangunan PDN bisa menjadi motor pengintegrasian data lintas sektor. Sebab, pemerintah memiliki kewajiban melindungi seluruh masyarakat Indonesia, baik fisik maupun digital.
Riant menjelaskan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam melindungi masyarakat dalam era digital saat ini adalah membentuk Undang-Undang Kerahasian Data Negara.
“PDN bukan hanya masalah komputer dan server saja, tapi juga kita harus pikirkan ini masalah geopolitik, geostrategis, karena ini masalah hidup mati negara. SPBE harus berhasil. Jadi kita harus dukung dan nomor satu yang urus harus Kominfo,” ujar dia.
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (
Kominfo) disebut menjadi institusi terdepan dalam agenda
transformasi digital nasional. Salah satu upayanya dengan membangun Pusat Data Nasional (PDN).
Pentingnya pembangunan pusat data di Indonesia untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan data seluruh kementerian dan lembaga sudah diinstruksikan Presiden Joko Widodo pada Februari 2020.
Namun, selama program ini berjalan, pengembangan dan penyempurnaan layanan pusat PDN masih diperlukan. Selain kendala dari sisi penyedia layanan, kapabilitas dan kesiapan sumber daya manusia dalam melakukan migrasi masih terjadi.
Guru Besar FTI Perbanas Institute Harya Damar Widiputra mengatakan kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan
sumber daya manusia yang ada. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tidak bisa bermanfaat dengan maksimal.
Oleh karena itu, lanjut dia, yang paling penting untuk mengatasi persoalan ini adalah mengubah budaya dan pola pikir yang berbasis pada data. Menurut Harya, memahami data itu adalah sebuah hal yang penting dan krusial. Jika pola pikir sudah dibangun pada level dasar, apa pun teknologinya sudah pasti mudah dipelajari.
“Pendidikan formal, non-formal, itu sudah banyak banget. Tapi saya tekankan paling penting adalah kebudayaan yang berbasis pada data, itu yang menurut saya paling penting. Dalam keseharian, tidak bisa merencanakan sesuatu hanya melihat dari
best practice negara lain. Betul-betul harus punya budaya merencanakan dan melakukan berbasis pada data,” kata Harya dalam acara Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia, yang diselenggarakan Kominfo, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.
Namun, Harya mendukung adanya Pusat Data Nasional yang sedang berjalan, mengingat program yang diusung pemerintah memiliki tujuan mendukung terwujudnya satu data Indonesia, dan diharapkan tidak ada lagi tumpang-tindih data serta informasi di pusat maupun daerah.
“Sangat bagus tapi memang masih ada tantangan, karena datanya masih tersebar. Tantangan utama memang saya harus sampaikan tidak mudah memindahkan satu sistem ke sistem lain. Tapi paralel terus dilakukan karena proses migrasi itu pasti ada proses penyesuaian,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho berharap pembangunan PDN bisa menjadi motor pengintegrasian data lintas sektor. Sebab, pemerintah memiliki kewajiban melindungi seluruh masyarakat Indonesia, baik fisik maupun digital.
Riant menjelaskan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam melindungi masyarakat dalam era digital saat ini adalah membentuk Undang-Undang Kerahasian Data Negara.
“PDN bukan hanya masalah komputer dan server saja, tapi juga kita harus pikirkan ini masalah geopolitik, geostrategis, karena ini masalah hidup mati negara. SPBE harus berhasil. Jadi kita harus dukung dan nomor satu yang urus harus Kominfo,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
