Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj (kiri) bersama dengan Calon wakil presiden nomor urut 1 KH Ma'ruf Amin. (Foto: MI/Pius Erlangga)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj (kiri) bersama dengan Calon wakil presiden nomor urut 1 KH Ma'ruf Amin. (Foto: MI/Pius Erlangga)

PBNU Usul Pembentukan Kementerian Khusus Pesantren

Nasional pondok pesantren RUU Pesantren
Arga sumantri • 22 April 2019 20:03
Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan sejumlah amanat kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Salah satunya, yakni membentuk kementerian yang khusus mengurusi pesantren.
 
"Salah satu usulan hasil Munas Nahdlatul Ulama di Lombok tahun 2017 adalah diangkatnya Menteri urusan pesantren," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj saat membacakan amanat untuk pemerintah di Kantor PBNU, Senin, 22 April 2019.
 
Said mengatakan, membangun sumber daya manusia ke depan perlu menitikberatkan pada pendidikan karakter. Langkah ini bisa ditempuh salah satunya dengan cara memberikan perhatian kepada pendidikan pesantren.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebagai basis pertumbuhan islam moderat, kata dia, pesantren belum mendapatkan posisi yang strategis di mata negara. Dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu, selama ini pesantren hanya diurus oleh salah satu direktorat di bawah Kementerian Agama.
 
"Ke depan, harus ada upaya dan langkah lebih serius dan strategis untuk memperhatikan pesantren," ujarnya.
 
Baca juga:Ma'ruf: Santri Harus Kawal Islam Rahmatan Lil Alamin
 
Selain membentuk Kementerian khusus pesantren, pemerintah juga diminta merevisi dan merevitalisasi Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Revisi, menurut Said, harus memungkinkan upaya peningkatan mutu guru tidak dihambat oleh UU Otonomi Daerah.
 
"Serta menindaklanjuti Perpres Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui kebijakan operasional dan anggaran di sekolah dan madrasah tanpa membeda-bedakan sekolah negeri dan swasta," paparnya.
 
Gagasan lainnya, PBNU meminta pemerintah nantinya mengarusutamakan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai moderat. Seperti dengan meninjau kembali postur kurikulum dalam pendidikan.
 
"Utamanya pendidikan keagamaan secara seksama dan cermat dengan menekankan peningkatan akhlakul karimahyang menonjolkan keteladanan Nabi Muhammad Saw," ucap Said.
 
Said mengatakan, pemerintah harus bisa memastikan tidak boleh ada konten yang antimoderatisme dan menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam ahlusunnah wal jamaah. Belajar dari pengalaman, beberapa narasi sejarah yang diajarkan sekolah dasar dan menengah sarat dengan kisah atau sejarah peperangan.
 
"Bukan sejarah pembangunan peradaban umat manusia serta mengandung unsur yang cenderung mengaburkan sejarah dan bahkan mendiskreditkan Nahdatul Ulama," ujarnya.
 
Baca juga:Menperin: Wirausaha Industri Lingkungan Ponpes Bakal Ditingkatkan
 
Lebih lanjut PBNU juga meminta pemerintah membangun perekonomian, bukan hanya menekankan pertumbuhan. Pembangunan perekonomian juga harus secara merata.
 
Gagasan Redistribusi aset yang pernah direkomendasikan oleh Munas Nahdatul Ulama di Lombok tahun 2017 dan telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo dinilai perlu lebih dimaksimalkan. "Langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan harus dilakukan dengan kreatif dan inovatif," ujarnya.
 
PBNU, tambah Said, mendorong percepatan implementasi gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi Islam. Sektor ekonomi keumatan dan ekonomi Islam dinilai penting untuk diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak.
 
Terakhir, PBNU meminta pemerintah membangun iklim berbangsa dan bernegara serta kehidupan politik yang lebih sejuk berasaskan pada nilai-nilai moderat. Segala bentuk pengingkaran terhadap dasar-dasar negara harus ditindak tegas.
 
"Pengalaman adanya kelompok yang ingin mengganti ideologi negara dan bentuk pemerintahan membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin pendirian organisasi massa dan segela bentuk perkumpulan lain yang memiliki potensi ke arah sana," ungkapnya.
 
Poin-poin gagasan ini diserahkan langsung oleh PBNU kepada Ma'ruf dalam kegiatan penyampaian gagasan dan silaturahmi yang digelar PBNU. Gagasan tertuang dalam dokumen bertajuk Amanat PBNU kepada Jokowi-Ma'ruf Amin.
 
Amanat ini diteken oleh Rais Aam PBNU Mitachul Akhyar, Katib Aam PBNU Yahya C. Staquf, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif