medcom.id, Jakarta: Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK mengkritisi kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Presiden Joko Widodo diminta mengevaluasi kinerja dari Kementerian pimpinan Eko Putro Sandjojo tersebut.
"Mengevaluasi kementerian, dengan dua kalinya Presiden melakukan reshuffle kabinet kerja saat itu, mengindikasikan bahwa menteri tersebut belum maksimal menjalankan program Nawa Cita, contohnya Kemendesa PDTT," kata Koordinator Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK Thamrin Barubu dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin 10 Juli 2017.
Menurut Thamrin, kinerja Kemendesa PDTT yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi belum maksimal.
Faktanya, pembangunan kawasan perdesaan tidak merata. Padahal, lebih dari 80 persen penduduk Indonesia tinggal di desa.
"Tapi apa yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang dengan perencanaan dan visi misi pembangunan saat ini tidak maksimal. Adanya indikasi berujung kegagalan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan-kawasan desa," beber dia.
Tak hanya itu, Thamrin juga menyinggung operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pejabat di lingkungan Kemendesa PDTT terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dia yakin, Eko sebagai pucuk pimpinan Kemendesa mengetahui rentetatan kasus tersebut.
"Karena Itjen bertanggung jawab langsung pada menteri. Itu jelas bawa kementerian terkait gagal menjalankan program Nawa Cita Jokowi," ujar Thamrin.
medcom.id, Jakarta: Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK mengkritisi kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Presiden Joko Widodo diminta mengevaluasi kinerja dari Kementerian pimpinan Eko Putro Sandjojo tersebut.
"Mengevaluasi kementerian, dengan dua kalinya Presiden melakukan reshuffle kabinet kerja saat itu, mengindikasikan bahwa menteri tersebut belum maksimal menjalankan program Nawa Cita, contohnya Kemendesa PDTT," kata Koordinator Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK Thamrin Barubu dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin 10 Juli 2017.
Menurut Thamrin, kinerja Kemendesa PDTT yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi belum maksimal.
Faktanya, pembangunan kawasan perdesaan tidak merata. Padahal, lebih dari 80 persen penduduk Indonesia tinggal di desa.
"Tapi apa yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang dengan perencanaan dan visi misi pembangunan saat ini tidak maksimal. Adanya indikasi berujung kegagalan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan-kawasan desa," beber dia.
Tak hanya itu, Thamrin juga menyinggung operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pejabat di lingkungan Kemendesa PDTT terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dia yakin, Eko sebagai pucuk pimpinan Kemendesa mengetahui rentetatan kasus tersebut.
"Karena Itjen bertanggung jawab langsung pada menteri. Itu jelas bawa kementerian terkait gagal menjalankan program Nawa Cita Jokowi," ujar Thamrin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
