Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menghadiri Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 9 Mei (Foto:Dok)
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menghadiri Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 9 Mei (Foto:Dok)

Kelancaran Penyaluran Jadi Syarat Penambahan Anggaran Dana Desa

Nasional Berita Kemendes PDTT
Anggi Tondi Martaon • 09 Mei 2018 16:24
Jakarta: Dana desa merupakan salah satu cara pemerintahan Joko Widodo untuk mendesentralisasikan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan, program tersebut dapat meningkatkan potensi yang dimiliki Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, pemerintah akan menambah anggaran dana desa. Menurutnya, hal itu dapat terwujud bergantung pada kesiapan penyerapan dan pengelolaan dana desa tahun 2018.

"Tahun depan Presiden mengimbau untuk dinaikkan (dana desa), apakah desa-desa siap?" kata Menteri Eko bertanya kepada peserta Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 9 Mei.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



"Siap," jawab seluruh peserta Rakornas yang terdiri dari 434 bupati/wali kota, 33 pemerintah provinsi maupun pejabat kementerian/lembaga non kementerian. Menteri Eko juga meminta agar penyaluran dana desa tahun 2018 dipercepat. Setidaknya, pemerintah kabupaten/kota diberi tenggat waktu tujuh hari menyalurkan dana desa ke Rekening Kas Desa (RKD) setelah ditransfer dari pusat.

Suksesor Marwan Jafar itu menambahkan, kelancaran penyaluran dana desa menjadi salah satu indikator kesuksesan kepala daerah menjadi pemimpin. 

"Terbangunnya ribuan kilometer jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya yang memberikan dampak adalah buah kepemimpinan serta kerja keras bupati, wali kota, dan kepala desa," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, untuk mencairkan dana desa tahap pertama dari KPPN ke kas daerah, pemerintah daerah wajib menyampaikan dua dokumen, yaitu Peraturan Daerah terkait APBD dan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang rincian penggunaan dana desa. 

Sementara untuk penyaluran dana desa tahap kedua, pemerintah daerah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu penyampaian laporan realisasi penyaluran dana desa dari kas daerah ke kas desa tahun 2017 dan laporan konsolidasi penggunaan dana desa tahun 2017.

Boediarso melanjutkan, jika dalam waktu tujuh hari dana desa tidak disalurkan dari kas daerah ke desa, maka akan ada sanksi. "Kita akan evaluasi. Jika dari kas daerah ke desa belum cair maka ada sanksi penundaan DAU dan BPH pada bulan Juni," kata Boediarso.


(ROS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi