Komite IV dan BAP DPD akan Tindaklanjuti LKPP 2017

Anggi Tondi Martaon 31 Mei 2018 16:38 WIB
berita dpd
Komite IV dan BAP DPD akan Tindaklanjuti LKPP 2017
Ilustrasi Sidang Paripurna DPD. Foto: MI/ Susanto
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2017 kepada DPD RI. Laporan tersebut selanjutnya akan ditindaklajuti oleh Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI.

"Sesuai dengan tugas konstitusional DPD, kami percaya bahwa dokumen BPK ini juga akan menjadi bahan bagi para Anggota DPD dalam tugas-tugasnya di daerah yang mencakup penyerapan aspirasi dan fungsi pengawasan," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.

Dalam sidang tersebut, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017. Badan akuntabilitas keuangan negara itu mengganjar penggunaan anggaran pemerintah pusat tahun 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.


Meski pun begitu, senator asal daerah pemilihan Maluku menyebutkan, berdasarkan laporan BPK, masih ditemui beberapa permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI). Antara lain, kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan, rekonsiliasi dan penatausahaan piutang pajak dalam rangka impor, realisasi belanja dan pertanggungjawaban ketepatan sasaran atas program pengelolaan subsidi belum memadai.

"Selanjutnya, pengelolaan dan cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum mampu menyelesaikan defisit dana jaminan sosial kesehatan, serta beberapa permasalahan belum tertibnya pengelolaan kas di beberapa kementerian lembaga," ungkap dia.

Selain itu, DPD RI juga memberikan catatan khusus terhadap temuan kepatuhan peraturan Perundang-undangan terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang prioritas daerah dan tambahan DAK fisik percepatan infrastruktur publik daerah.
Dari catatan tersebut, DPD RI akan menindaklanjuti dengan kementerian lembaga terkait melalui alat kelengkapan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

"Diharapkan temuan tersebut segera ditindaklanjuti agar tidak mempengaruhi manfaat yang diterima oleh rakyat dan daerah dari kebijakan yang diterapkan pemerintah," ujar dia.



(ROS)