DPR Dukung Pemerintah Reformasi Total Birokrasi

Jakarta: Pemerintah berencana melebur atau membubarkan lembaga non struktural. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk reformasi birokrasi. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung upaya tersebut karena bisa menghemat anggaran. Hal itu terbukti dari upaya reformasi birokrasi terdahulu, di mana peleburan 23 lembaga non struktural atau dibubarkan menghemat anggaran hingga Rp25,34 triliun.  "Pada paruh kedua, masih ada beberapa lembaga maupun fungsi kementerian yang akan diintegrasikan. Pada prinsipnya, yang terpenting bukan kuantitas lembaganya, melainkan kualitas lembaganya," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Juli 2019. Politikus Golkar itu menyebut upaya reformasi birokrasi tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan tersebut mendorong birokrasi untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan pelayanan publik. "Grand design reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo harus dituntaskan, jangan berhenti pada 23 lembaga saja. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan bisa mempercepat mutu pelayanan masyarakat, menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi, sehingga bisa meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi most-improved bureaucracy (birokrasi paling baik)," kata dia. Selain reformasi birokrasi, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu juga berharap pemerintah memaksimalkan perkembangan teknologi informasi, sehingga birokrasi bisa dilakukan lebih cepat dan tidak tumpang tindih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, pemerintah masih merencanakan peleburan beberapa lembaga negara non struktural lainnya. Salah satunya lembaga riset dan pengawasan yang ada di instansi negara. "Jumlahnya cukup banyak, sekitar tujuh lembaga. Ini sedang kita kaji apakah akan dibuat satu wadah tunggal atau diintegrasikan ke kementerian tertentu. Perlu dukungan DPR agar proses melanjutkan reformasi birokrasi lancar," kata Syafruddin.