Jakarta: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menginginkan bantuan sosial tepat sasaran. Dia meminta Tim Koordinasi Bansos Pangan menyampaikan bantuan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa pungutan apapun.
"Jangan sampai ada pungutan seperak pun, dalam bentuk apapun. Pastikan penyalurannya sampai ke tangan KPM setiap tanggal 25 setiap bulannya," kata Khofifah di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Kamis 4 Januari 2018.
Menurutnya, ada tim satgas Saber Pungli yang memantau kinerja tim koordinasi. Dengan begitu, penyelewengan distribusi bansos bakal ditindak tegas. Hal ini sesuai amanat Presiden Jokowi dalam penyaluran subsidi rastra non-tunai secara bertahap.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2017 dilaksanakan secara bertahap di 44 kota, dan pada tahun 2018 akan diperluas di 181 Kabupaten dan 98 Kota. Bagi kabupaten/kota yang belum bertransformasi menjadi BPNT akan tetap diberikan dalam bentuk Bansos Rastra.
"Dengan transformasi ini maka dalam program BPNT masyarakat penerima manfaat akan diberikan beras dan telur yang diharapkan dapat mendukung perbaikan gizi dan protein bagi masyarakat kurang mampu," kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengambil langkah-langkah yang efektif agar pelaksanaan BPNT berjalan dengan baik. Salah satunya dengan membentuk ekosistem penunjang semisal aplikasi e-Warong, data serta sosialisasi dan edukasi masyarakat penerima.
"Insya Allah semua infrastruktur penunjang telah siap dan BPNT bisa diakses setiap tangg 25 setiap bulannya serta perluasan dapat dimulai Februari 2018," ujar dia.
Khofifah mengklaim, sejauh ini penyaluran BPNT di 44 Kota relatif lancar. Dia optimistis perluasan BPNT di tahun 2018 ini akan berjalan dengan baik. Terakhir, ia juga menegaskan agar Bansos Pangan menjadi upaya strategis menghentikan peredaran Rastra tidak layak konsumsi.
"Kita berharap tidak ada lagi cerita rastra yang diterima masyarakat berkualitas buruk, berbau, berwarna kuning, pecah-pecah, dan lain sebagainya sehingga tidak layak konsumsi. Tolong Tikor Bansos Pangan bisa memastikan seluruh beras yang didistribusikan berkualitas medium dan layak konsumsi," tandasnya.
Menteri Dalam Tjahjo Kumolo memuji kesuksesan program beras sejahtera yang mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, Ia meminta agar pelaksanaan di tahun 2018 lebih baik lagi.
"Untuk pelaksaan 2018, jangan sampai ada satu pun warga yang tidak menerima haknya. Ini tanggung jawab Sekda dan Kadinsos. Karena mereka memiliki aparat hingga ke level bawah," kata Tjahjo.
Jakarta: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menginginkan bantuan sosial tepat sasaran. Dia meminta Tim Koordinasi Bansos Pangan menyampaikan bantuan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa pungutan apapun.
"Jangan sampai ada pungutan seperak pun, dalam bentuk apapun. Pastikan penyalurannya sampai ke tangan KPM setiap tanggal 25 setiap bulannya," kata Khofifah di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Kamis 4 Januari 2018.
Menurutnya, ada tim satgas Saber Pungli yang memantau kinerja tim koordinasi. Dengan begitu, penyelewengan distribusi bansos bakal ditindak tegas. Hal ini sesuai amanat Presiden Jokowi dalam penyaluran subsidi rastra non-tunai secara bertahap.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2017 dilaksanakan secara bertahap di 44 kota, dan pada tahun 2018 akan diperluas di 181 Kabupaten dan 98 Kota. Bagi kabupaten/kota yang belum bertransformasi menjadi BPNT akan tetap diberikan dalam bentuk Bansos Rastra.
"Dengan transformasi ini maka dalam program BPNT masyarakat penerima manfaat akan diberikan beras dan telur yang diharapkan dapat mendukung perbaikan gizi dan protein bagi masyarakat kurang mampu," kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengambil langkah-langkah yang efektif agar pelaksanaan BPNT berjalan dengan baik. Salah satunya dengan membentuk ekosistem penunjang semisal aplikasi e-Warong, data serta sosialisasi dan edukasi masyarakat penerima.
"Insya Allah semua infrastruktur penunjang telah siap dan BPNT bisa diakses setiap tangg 25 setiap bulannya serta perluasan dapat dimulai Februari 2018," ujar dia.
Khofifah mengklaim, sejauh ini penyaluran BPNT di 44 Kota relatif lancar. Dia optimistis perluasan BPNT di tahun 2018 ini akan berjalan dengan baik. Terakhir, ia juga menegaskan agar Bansos Pangan menjadi upaya strategis menghentikan peredaran Rastra tidak layak konsumsi.
"Kita berharap tidak ada lagi cerita rastra yang diterima masyarakat berkualitas buruk, berbau, berwarna kuning, pecah-pecah, dan lain sebagainya sehingga tidak layak konsumsi. Tolong Tikor Bansos Pangan bisa memastikan seluruh beras yang didistribusikan berkualitas medium dan layak konsumsi," tandasnya.
Menteri Dalam Tjahjo Kumolo memuji kesuksesan program beras sejahtera yang mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, Ia meminta agar pelaksanaan di tahun 2018 lebih baik lagi.
"Untuk pelaksaan 2018, jangan sampai ada satu pun warga yang tidak menerima haknya. Ini tanggung jawab Sekda dan Kadinsos. Karena mereka memiliki aparat hingga ke level bawah," kata Tjahjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
