Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah berupaya maksimal mempercepat penerbitan sertifikat tanah. Ia menargetkan hanya tersisa enam juta lahan yang belum mengantongi sertifikat pada 2024.
"Ini kita ingin mati matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan, tapi kalau kepleset mungkin masih enam juta," ujar Presiden Jokowi saat memberikan sertifikat rakyat di Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditayangkan dalam Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 27 Desember 2023.
Presiden menilai dengan target tersebut, semua lahan telah memiliki sertifikat pada 2025. Sehingga konflik sengketa lahan tidak lagi terjadi.
"Saya tuh setiap masuk ke desa tuh di telinga saya selalu tahun tahun 2015-2016 selalu urusan sertifikat Pak, urusan sertifikat Pak, sengketa Pak, konflik lahan Pak," tuturnya.
Saat itu, Presiden menyebut sebanyak 126 juta lahan harus disertifikatkan. Namun, baru 46 juta lahan yang telah mengantongi sertifikat.
"Artinya masih 80 juta yang belum bersertifikat," tuturnya.
Badan Pertanahan Nasional (BPN), kata Presiden, hanya mampu mengeluarkan 500 ribu sertifikat di seluruh Indonesia. Sehingga, dibutuhkan waktu 160 tahun agar 80 juta lahan memiliki sertifikat.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya mempercepat penerbitan sertifikat. Presiden telah menyerahkan tiga ribu lebih sertifikat di Sidoarjo, Jawa Timur.
"Karena memang ini (sertifikat) adalah hak tanda bukti hak kepemilikan tanah yang kita miliki," ungkap dia.
Jakarta:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah berupaya maksimal mempercepat penerbitan
sertifikat tanah. Ia menargetkan hanya tersisa enam juta lahan yang belum mengantongi sertifikat pada 2024.
"Ini kita ingin mati matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan, tapi kalau kepleset mungkin masih enam juta," ujar Presiden Jokowi saat memberikan sertifikat rakyat di Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditayangkan dalam Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 27 Desember 2023.
Presiden menilai dengan target tersebut, semua lahan telah memiliki sertifikat pada 2025. Sehingga konflik sengketa lahan tidak lagi terjadi.
"Saya tuh setiap masuk ke desa tuh di telinga saya selalu tahun tahun 2015-2016 selalu urusan sertifikat Pak, urusan sertifikat Pak, sengketa Pak, konflik lahan Pak," tuturnya.
Saat itu, Presiden menyebut sebanyak 126 juta lahan harus disertifikatkan. Namun, baru 46 juta lahan yang telah mengantongi sertifikat.
"Artinya masih 80 juta yang belum bersertifikat," tuturnya.
Badan Pertanahan Nasional (BPN), kata Presiden, hanya mampu mengeluarkan 500 ribu sertifikat di seluruh Indonesia. Sehingga, dibutuhkan waktu 160 tahun agar 80 juta lahan memiliki sertifikat.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya mempercepat penerbitan sertifikat. Presiden telah menyerahkan tiga ribu lebih sertifikat di Sidoarjo, Jawa Timur.
"Karena memang ini (sertifikat) adalah hak tanda bukti hak kepemilikan tanah yang kita miliki," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
