Jakarta: Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) didorong mngutamakan kandidat dari kalangan perempuan. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani membeberkan pertimbangan mendasar.
"Perspektif perempuan sangat diperlukan KPK. Menurut riset litbang KPK sendiri, salah satu faktor kriminogen terjadinya korupsi adalah dorongan dari para istri," kata Julius dalam keterangan yang dikutip Sabtu, 22 Juni 2024.
Hal itu diungkap Julius dalam diskusi publik PBHI dan Transparency Internasional Indonesia pada Jumat, 21 Juni 2024. Julius menyinggung terobosan yang pernah dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menempatkan Basaria Panjaitan sebagai pimpinan KPK.
"Terobosan Jokowi dalam menempatkan perempuan menjadi pimpinan KPK sangat ditunggu-tunggu," kata Julius.
Bahkan, kata dia, ada dominasi perempuan dalam komposisi pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Hal tersebut dipercaya dapat memecahkan permasalahan di Korps Antirasuah dan bahkan menjadi titik balik KPK di masa datang.
"Kami mengusulkan kepada pansel, bahwa titik balik yang dapat mengubah KPK kedepan bisa dimulai dengan mencari sosok perempuan yang powerfull dan kuat, sehingga mampu menyelesaikan kompleksitas masalah yang terjadi di KPK hari ini," kata dia.
Di sisi lain, Julius mendorong nilai positif dengan pelibatan masyarakat sipil sebagai mitra panitia seleksi. Hal tersebut dilakukan dalam pemilihan kandidat di Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan.
"Namun hal ini belum terlihat dalam pemilihan capim KPK," kata Julius.
Jakarta: Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (
Pansel Capim KPK) didorong mngutamakan kandidat dari kalangan perempuan. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani membeberkan pertimbangan mendasar.
"Perspektif perempuan sangat diperlukan KPK. Menurut riset litbang KPK sendiri, salah satu faktor kriminogen terjadinya korupsi adalah dorongan dari para istri," kata Julius dalam keterangan yang dikutip Sabtu, 22 Juni 2024.
Hal itu diungkap Julius dalam diskusi publik PBHI dan Transparency Internasional Indonesia pada Jumat, 21 Juni 2024. Julius menyinggung terobosan yang pernah dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menempatkan Basaria Panjaitan sebagai pimpinan KPK.
"Terobosan Jokowi dalam menempatkan perempuan menjadi pimpinan KPK sangat ditunggu-tunggu," kata Julius.
Bahkan, kata dia, ada dominasi perempuan dalam komposisi pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Hal tersebut dipercaya dapat memecahkan permasalahan di Korps Antirasuah dan bahkan menjadi titik balik KPK di masa datang.
"Kami mengusulkan kepada pansel, bahwa titik balik yang dapat mengubah KPK kedepan bisa dimulai dengan mencari sosok perempuan yang
powerfull dan kuat, sehingga mampu menyelesaikan kompleksitas masalah yang terjadi di KPK hari ini," kata dia.
Di sisi lain, Julius mendorong nilai positif dengan pelibatan masyarakat sipil sebagai mitra panitia seleksi. Hal tersebut dilakukan dalam pemilihan kandidat di Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan.
"Namun hal ini belum terlihat dalam pemilihan
capim KPK," kata Julius.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
