Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis (Foto:Dok.DPR RI)
Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis (Foto:Dok.DPR RI)

Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Kelola Penanganan Covid-19

Nasional berita dpr
Intan Yunelia • 12 Mei 2020 17:01
Jakarta: Tata kelola penanganan wabah korona (covid-19) yang dilakukan pemerintah dinilai bermasalah. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya akurasi data yang detail dan lengkap terkait penanganan covid-19.
 
“Dari segi manajemen sudah sangat parah, tidak ada data sama sekali. Manajemennya harus diubah. Oleh karenanya pada pertemuan (rapat) berikutnya, saya minta data itu harus ada. Ini harus serius karena menyangkut nyawa manusia,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis dilansir dpr.go.id, Selasa, 12 Mei 2020.
 
Iskan juga menyoroti tata kelola anggaran keuangan penanganan covid-19. Pemerintah terkesan kaku dalam mencairkan dana, khususnya untuk jaring pengaman sosial (JPS) warga yang terdampak secara ekonomi. Imbasnya, penyaluran ke masyarakat terhambat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Seharusnya di situ kan ada dana hibah. Saya minta masalah dana itu juga direlaksasi. Karena manajemennya sekarang tidak benar, maka DPR harus diikutsertakan untuk membantu. Dana itu minta untuk direlaksasi, jangan hanya PSBB-nya saja, supaya masyarakat gampang mendapatkan,” ujar Iskan.
 
Dari sisi riset, pemerintah diminta mengebut menemukan obat sementara nagi pasien yang sudah kadung terinfeksi. Meskipun belum ditemukan vaksin penawar virus ini, upaya pencegahan harus lebih dimasifkan.
 
“Harus ada obat untuk mengobati orang sakit dan harus ada vaksin bagi orang yang sehat. Selama belum ada dua hal tersebut maka kebijakan yang diterapkan harus tegas dalam menanggulangi masalah covid-19 ini,” tuturnya.
 

(ROS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif