Usulan Komite IV dalam Revisi UU BPK Dinilai Baik
Ilustrasi: Komplek Gedung DPR/MPR/DPD RI (Foto:MI/Susanto)
Jakarta: Komite IV DPD RI mengusulkan pengangkatan anggota Badan Pemerika Keuangan (BPK) berasal dari pejabat internal. Usulan itu masuk dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. 

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara Prasetyo menilai usulan tersebut sangat baik. Namun, harus ditunjang mekanisme yang baik dan transparan.

"Bagus sih ide mengakomodir pejabat karier. Tapi yang perlu diperhatikan mekanisme pemilihan pejabat karier ini perlu adil dan bijak," kata Prasetyo, dikutip keterangan tertulis, Kamis, 25 Oktober 2018.


Prasetyo menyarankan agar mekanisme pengangkatan disusun dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada konflik kepentingan dalam pengangkatan. "Agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di dalam. Kita lihat saja perkembangannya, apakah dewan setuju atau kompromi," ucapnya.

Poin krusial lain yang perlu dicermati ialah terkait panitia seleksi (pansel). Prasetyo menilai, wacana tersebut dianggap bagus.

"Diharapkan pemilihan anggota BPK ke depan semakin baik karena dapat menguatkan kontrol publik. Dominasi mantan anggota parpol dan meminimalkan dugaan 'main mata' dengan Komisi XI," ucapnya.

Saat ini, revisi UU BPK masih dalam tahap pandangan internal Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI. Prasetyo pun mengajak publik untuk bersama-sama memantau pembahasan. "Sehingga BPK ke depan diharapkan menjadi lembaga negara yang kuat demi menjaga uang rakyat," ujarnya.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id