Jakarta: Presiden Joko Widodo menyebut reformasi birokrasi bisa memperkecil peluang korupsi. Penyederhanaan izin ini harus dilakukan di sektor-sektor yang berhubungan dengan masyarakat.
"Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang memengaruhi ekosistem berusaha terutama pada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) menjadi perhatian utama pemerintah," kata Jokowi dalam sambutan Hari Antikorupsi Dunia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Desember 2020.
Kepala Negara mengatakan pemerintah bakal melakukan reformasi struktural besar-besaran. Regulasi tumpang tindih dan prosedur yang rumit akan dipangkas.
"Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya," ucap Jokowi.
Baca: Jokowi: Menumbuhkan Rasa Malu Hulu Pencegahan Korupsi
Presiden ke-7 Indonesia itu mengatakan pembenahan sistem memerlukan pengawasan. Baik pengawasan internal di institusi pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan lembaga di luar pemerintah.
"Kami juga butuh partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah," ucap dia.
Menurut Jokowi, pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan pada perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Langkah-langkah sistematis dari hulu sampai hilir diharap bisa lebih efektif memberantas korupsi.
Jakarta: Presiden
Joko Widodo menyebut reformasi birokrasi bisa memperkecil peluang korupsi. Penyederhanaan izin ini harus dilakukan di sektor-sektor yang berhubungan dengan masyarakat.
"Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang memengaruhi ekosistem berusaha terutama pada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) menjadi perhatian utama pemerintah," kata Jokowi dalam sambutan Hari Antikorupsi Dunia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Desember 2020.
Kepala Negara mengatakan pemerintah bakal melakukan reformasi struktural besar-besaran. Regulasi tumpang tindih dan prosedur yang rumit akan dipangkas.
"Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti
e-budgeting,
e-procurement,
e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya," ucap Jokowi.
Baca:
Jokowi: Menumbuhkan Rasa Malu Hulu Pencegahan Korupsi
Presiden ke-7 Indonesia itu mengatakan pembenahan sistem memerlukan pengawasan. Baik pengawasan internal di institusi pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan lembaga di luar pemerintah.
"Kami juga butuh partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah," ucap dia.
Menurut Jokowi, pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan pada perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Langkah-langkah sistematis dari hulu sampai hilir diharap bisa lebih efektif
memberantas korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
