Jakarta: Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Alexander Ginting mengatakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih diperlukan. PPKM tak serta-merta dicabut ketika kasus covid-19 melandai.
“PPKM tidak boleh berhenti kendati positifity rate sudah 1,6 atau 1,4 persen. Vaksin sudah ada di masyarakat dan komunitas sehingga itu harus terus dilakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), 3T (testing,tracing, treatment), dan vaksinasi,” ujar Alexander dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa, 12 Oktober 2021.
Alexander melaporkan dari data Kementerian Kesehatan, Satgas Penanganan Covid-19, dan provinsi di Pulau Jawa-Bali, angka positif memang menurun. Angka keterisian tempat tidur isolasi di bawah 10 persen, sedangkan angka kematian di bawah 60 persen per harinya.
Baca: Atlet dan Ofisial PON Papua Wajib Karantina 5 Hari di Daerah Asal
PPKM mulai dari fase darurat hingga berlevel seperti sekarang diharapkan menjadi instrumen untuk menanggulangi covid-19. Penyebaran virus korona dicegah melalui membatasi transmisi virus serta menurunkan keterpakaian ruang tidur isolasi.
Posko PPKM di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat menyukseskan vaksinasi yang terus digalakkan pemerintah. Semua pihak diminta tak lengah di tengah membaiknya pandemi covid-19.
“Harus bisa menjaga dan mengawal agar tidak turun. Misal sudah ada perbaikan kesehatan, ada pemulihan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya. Makanya kami berani selenggarakan PON (Pekan Olahraga Nasional) di Papua, pembelajaran sekolah, pembukaan pusat belanja harus secara sistematis, ini pelonggaran yang terkendali,” ujar dia.
Alexander menegaskan PPKM harus tetap disukseskan agar tidak terjadi lonjakan kasus. Dia mencontohkan terjadinyan lonjakan kasus di negara tetangga dengan infrastruktur dan cakupan vaksinasi yang bagus, tetapi keterisian rumah sakit sangat tinggi.
“Ini jangan kita ulangi, makanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang penting protokol kesehatan (prokes) menjadi bagian dari kehidupan dan vaksinasi sudah dilaksanakan sampai nanti kita lihat pandemi ini sudah dicakup,” ujar dia.
Jakarta: Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (
Satgas) Penanganan Covid-19 Alexander Ginting mengatakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) masih diperlukan. PPKM tak serta-merta dicabut ketika kasus covid-19 melandai.
“PPKM tidak boleh berhenti kendati
positifity rate sudah 1,6 atau 1,4 persen. Vaksin sudah ada di masyarakat dan komunitas sehingga itu harus terus dilakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), 3T (
testing,tracing, treatment), dan vaksinasi,” ujar Alexander dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa, 12 Oktober 2021.
Alexander melaporkan dari data Kementerian Kesehatan, Satgas Penanganan
Covid-19, dan provinsi di Pulau Jawa-Bali, angka positif memang menurun. Angka keterisian tempat tidur isolasi di bawah 10 persen, sedangkan angka kematian di bawah 60 persen per harinya.
Baca:
Atlet dan Ofisial PON Papua Wajib Karantina 5 Hari di Daerah Asal
PPKM mulai dari fase darurat hingga berlevel seperti sekarang diharapkan menjadi instrumen untuk menanggulangi covid-19. Penyebaran virus korona dicegah melalui membatasi transmisi virus serta menurunkan keterpakaian ruang tidur isolasi.
Posko PPKM di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat menyukseskan vaksinasi yang terus digalakkan pemerintah. Semua pihak diminta tak lengah di tengah membaiknya pandemi covid-19.
“Harus bisa menjaga dan mengawal agar tidak turun. Misal sudah ada perbaikan kesehatan, ada pemulihan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya. Makanya kami berani selenggarakan PON (Pekan Olahraga Nasional) di Papua, pembelajaran sekolah, pembukaan pusat belanja harus secara sistematis, ini pelonggaran yang terkendali,” ujar dia.
Alexander menegaskan PPKM harus tetap disukseskan agar tidak terjadi lonjakan kasus. Dia mencontohkan terjadinyan lonjakan kasus di negara tetangga dengan infrastruktur dan cakupan vaksinasi yang bagus, tetapi keterisian rumah sakit sangat tinggi.
“Ini jangan kita ulangi, makanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang penting protokol kesehatan (prokes) menjadi bagian dari kehidupan dan vaksinasi sudah dilaksanakan sampai nanti kita lihat pandemi ini sudah dicakup,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
