Jakarta: Badan Keamanan Laut (Bakamla) membenarkan banyaknya kapal asing di Laut Natuna Utara. Ini disebabkan Laut Natuna Utara menjadi pintu masuk dan keluar kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita menjelaskan kata ribuan kapal yang disampaikan Sestama Bakamla Laksda TNI S Irawan bermakna umum., Tidak dalam waktu yang berdekatan dan juga mencakup Laut China Selatan.
"Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut China Selatan," kata Wisnu dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Minggu, 20 September 2021.
Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi menghadapi situasi di perbatasan termasuk di Laut China Selatan ke Kemenko Polhukam. Dalam rekomendasi tersebut, Bakamla menyampaikan untuk menghadapi situasi di wilayah perbatasan, diperlukan tidak saja kehadiran aparat, juga pelaku ekonomi termasuk nelayan.
Baca: Pemerintah Diminta Dorong Nelayan untuk Eksploitasi ZEE di Natuna Utara
"Diperlukan juga kegiatan eksplorasi ESDM serta penelitian. Saat ini Bakamla tengah menyusun rencana aksi terkait rekomendasi kebijakan tersebut," ujar Wisnu.
Salah satu di antaranya mendorong konsep pembentukan Nelayan Nasional Indonesia. Tujuannya, mendorong kehadiran pelaku ekonomi sekaligus mendukung kegiatan monitoring di wilayah penangkapan ikan di Laut Natuna Utara.
Jakarta: Badan Keamanan Laut
(Bakamla) membenarkan banyaknya kapal asing di
Laut Natuna Utara. Ini disebabkan Laut Natuna Utara menjadi pintu masuk dan keluar kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita menjelaskan kata ribuan kapal yang disampaikan Sestama Bakamla Laksda TNI S Irawan bermakna umum., Tidak dalam waktu yang berdekatan dan juga mencakup
Laut China Selatan.
"Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut China Selatan," kata Wisnu dilansir dari
Media Indonesia, Jakarta, Minggu, 20 September 2021.
Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi menghadapi situasi di perbatasan termasuk di Laut China Selatan ke Kemenko Polhukam. Dalam rekomendasi tersebut, Bakamla menyampaikan untuk menghadapi situasi di wilayah perbatasan, diperlukan tidak saja kehadiran aparat, juga pelaku ekonomi termasuk nelayan.
Baca:
Pemerintah Diminta Dorong Nelayan untuk Eksploitasi ZEE di Natuna Utara
"Diperlukan juga kegiatan eksplorasi ESDM serta penelitian. Saat ini Bakamla tengah menyusun rencana aksi terkait rekomendasi kebijakan tersebut," ujar Wisnu.
Salah satu di antaranya mendorong konsep pembentukan Nelayan Nasional Indonesia. Tujuannya, mendorong kehadiran pelaku ekonomi sekaligus mendukung kegiatan monitoring di wilayah penangkapan ikan di Laut Natuna Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
